Ya kamu tahu lah! Pfizer & Moderna tidak dapat dituntut jika vaksin tersebut memiliki efek samping

Jakarta

Masyarakat tidak dapat menggugat produsen vaksin COVID-19, dalam hal ini Pfizer dan Moderna, jika vaksin tersebut memiliki efek samping yang parah setelah penyuntikan. Bahkan pemerintah kemungkinan tidak akan memberikan kompensasi kepada masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu pengacara kepada CNBC. Pemerintah telah memberi perusahaan seperti Pfizer dan Moderna kekebalan dari tanggung jawab jika terjadi kesalahan dengan produksi vaksin karena kesalahan.

“Sangat jarang kekebalan dilewati sepenuhnya. Biasanya perusahaan farmasi tidak ditawari banyak perlindungan pertanggungjawaban berdasarkan hukum,” kata Rogge Dunn, seorang pengacara ketenagakerjaan. CNBC, Sabtu (19/12/2020).

Selain Pfizer dan Moderna, menurut Rogge, masyarakat juga tidak bisa menggugat Food and Administration karena telah melegalkan vaksin COVID-19 secara cepat dan dalam keadaan darurat. Faktanya, masyarakat tidak dapat meminta pertanggungjawaban atasan Anda jika mereka membutuhkan vaksinasi sebagai syarat pekerjaan.

Pada bulan Februari, Sekretaris Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Alex Azar menerapkan undang-undang kesiapsiagaan publik dan kesiapsiagaan. Dalam regulasi tersebut, pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan yang membuat atau mendistribusikan perbekalan kesehatan esensial, seperti vaksin. Perlindungan ini berlangsung hingga 2024.

“Itu berarti selama empat tahun ke depan, perusahaan-perusahaan ini tidak dapat dituntut atas ganti rugi moneter di pengadilan atau cedera terkait administrasi atau penggunaan produk untuk mengobati atau melindungi terhadap COVID-19,” kata Alex.

Rogge menilai perlindungan hukum diberikan karena perusahaan produsen vaksin seperti Pfizer diminta untuk mempercepat pengembangan vaksin.

“Ketika pemerintah mengatakan kami ingin Anda mengembangkan ini empat atau lima kali lebih cepat dari biasanya, kemungkinan pabrikan memberi tahu pemerintah kami yakin Anda pemerintah melindungi kami dari tuntutan hukum,” kata Rogge.

(hek / fdl)

Source