Walikota Depok buka suara soal Dugaan Korupsi Damkar

Jakarta, CNN Indonesia –

Walikota Depok Mohammad Idris bersuara atas permintaan agar dia diperiksa atas dugaan kasus korupsi internal di Fire and Rescue Service (Pemadam Kebakaran) Kota Depok.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Razman Nasution selaku tim kuasa hukum Sandi, seorang pekerja harian lepas yang membongkar kasus dugaan korupsi di Dinas Damkar Kota Depok. Razman mengaku, pihaknya menilai pejabat Kota Depok terlibat dalam kasus tersebut.

Menanggapi permintaan tersebut, Idris mengaku menghormati seluruh proses hukum terkait dugaan korupsi di jajarannya. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Irjen Kementerian Dalam Negeri untuk mengklarifikasi kasus tersebut, termasuk memanggil sejumlah pihak terkait.

“Sekarang kita sedang telaah secara mendalam seperti apa masalah ini. Saya juga dengar sekarang Inspektur Jenderal Kemendagri akan memanggil mereka yang terkait soal ini,” kata Idris melalui telepon kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/4).

Ia meminta semua pihak untuk bekerja sama menangani kasus tersebut. Idris mendukung penuh penanganan kasus yang kini telah dilimpahkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga membantah pengakuan Sandi mendapat surat peringatan (SP) dan diminta mundur dari tempat kerjanya. Idris meminta Sandi tidak segan-segan melapor jika memang diminta mundur usai mengungkap kasus tersebut.

Ia menjamin akan memberikan perlindungan kepada Sandi selama proses pengungkapan kasus tersebut.

“Nanti akan kami jamin keselamatan yang bersangkutan. Jadi proses pemeriksaan terus berjalan, akan kita ikuti mekanismenya,” ucapnya.

Idris juga membantah adanya upaya untuk mengintimidasi Sandi dari jajarannya, yang mengaku mendapat intimidasi mulai dari ancaman fisik hingga diminta mundur setelah mengungkap dugaan korupsi.

Menurut informasi dari jajaran kita juga tidak ada surat peringatannya. Tidak ada sama sekali, kata Idris.

“Tolong kalau yang bersangkutan merasa dikirim oleh SP, atau ada intimidasi tolong laporkan ke saya. Nanti kami jamin keselamatan yang bersangkutan,” imbuhnya.

Sementara Sandi memutuskan tidak memenuhi undangan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Razman mengatakan kliennya tidak memiliki urgensi untuk memenuhi panggilan karena kasus tersebut masuk ke ranah hukum dan sudah dilaporkan ke Polres Depok Kota.

Sandi sudah melaporkan dugaan penggelapan, atau pelecehan jabatan, pemotongan dana, honorarium, sudah dilaporkan ke Polres Depok, “kata Razman.

Menurut dia, seharusnya Inspektorat Jenderal tetap tinggal membantu polisi atau Kejaksaan Kota Depok jika serius membongkar dugaan korupsi.

“Nah, dia tidak paham hukum. Dia dipanggil di posisi apa. Kalau memberi keterangan dan mendapat keterangan resmi di sana nanti polisi akan. Bantu saja kejaksaan,” ujarnya.

Razman mengklaim Sandi telah mengantongi bukti pengakuan karyawan terkait dugaan pemotongan insentif mark up pengadaan sepatu lapangan untuk Dinas Damkar Kota Depok.

Di satu sisi, pihaknya belum berencana menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) dalam kasus ini. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk melaporkan jika ada ancaman terhadap klien mereka.

“Kalau serius, akan kami laporkan ke LPSK untuk perlindungan, dan setelah itu kami akan mengambil langkah hukum,” kata Razman.

Sandi pun mengaku tidak akan mundur membongkar dugaan korupsi meski sudah beberapa kali upaya menyerangnya secara pribadi.

“Saya terus berjalan dan tidak mau mundur karena menurut saya berdasarkan fakta bahwa saya membela hak-hak saya,” kata Sandi.

(thr / pris)

[Gambas:Video CNN]


Source