Utang Luar Negeri RI Capai Rp6.169 Triliun, Sri Mulyani Diminta Lakukan Ini: Okezone Economy

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mengontrol hutang luar negeri. Tercatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2021 sebesar USD422,6 miliar atau tumbuh 4,0% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2,7% (yoy).

Peningkatan pertumbuhan ULN tersebut didorong oleh ULN pemerintah dan ULN swasta. Hutang sebesar USD 422,6 miliar ini setara dengan Rp 6.169 triliun (kurs Rp14.600 per USD).

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengatakan, ada tiga rasio untuk mengukur utang suatu negara, yaitu over pinjam atau lower pinjam.

Baca juga: Utang luar negeri RI naik lagi menjadi Rp. 6,169 triliun

Pertama, Debt Service Ratio (DSR) adalah rasio pembayaran bunga dan pembayaran utang terhadap penerimaan ekspor dengan batas aman 20%. Kemudian Debt Export Ratio (DER), yaitu rasio total utang luar negeri terhadap penerimaan ekspor dengan batas aman 200%.

Rasio Utang terhadap PDB ketiga (DGDP) adalah rasio antara total utang luar negeri terhadap PDB dengan batas aman 40%, ”

“Berdasarkan data Februari 2021, rasio DGDP 39,7%, sedangkan data DSR dan DER masing-masing 27,86% dan 215,4% pada IV-2020,” kata Kamrussamad di Jakarta, Minggu (18/4/2021).

Dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami kelebihan pinjaman jika dilihat dari indikator DSR dan DER. Sedangkan dengan indikator DGDP, nilainya hampir melampaui batas aman, sehingga diperlukan pengelolaan utang yang cermat dan terstruktur.

Untuk itu, pemerintah harus melakukan beberapa strategi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan instansi terkait.

“Pemerintah dapat menempuh strategi dalam melakukan pengelolaan utang seperti mendapatkan sumber pendanaan berbiaya rendah, meminimalkan risiko terkait portofolio utang, dan mendukung pengembangan pasar,” ujarnya.

Strategi ini, kata dia, merupakan pengurangan pinjaman valas secara bertahap dan terencana, fokus pada pinjaman dalam negeri dengan jangka waktu menengah dan panjang, penerbitan SPN (Treasury bills dengan jangka waktu 12 bulan) hanya untuk cash management dan bukan untuk menutup defisit atau refinancing yang masih beredar. hutang. Di sana, fokusnya adalah pada suku bunga tetap untuk pinjaman baru dan obligasi internasional yang diterbitkan hanya untuk membiayai kewajiban dalam mata uang asing, memperkuat cadangan devisa, dan menghindari desakan pasar obligasi domestik.

Dia menambahkan, utang merupakan konsekuensi dari pengeluaran negara yang ekspansif. Dengan adanya pandemi COVID-19, pemerintah telah meningkatkan pengeluarannya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari segi sosial, ekonomi dan kesehatan.

“Selain itu, dengan kondisi saat ini, pemerintah harus memanfaatkan momentum ini untuk dapat bersaing kembali dan menghindari kehilangan peluang melalui strategi kebijakan yang akan diterapkan,” ujarnya.

Source