Update Ledakan Bom di Kantor Pemerintah di China, Polisi Mengungkap Pelaku dan Jumlah Korban

BEIJING, KOMPAS.com – Empat orang tewas dalam ledakan bom rakitan di kantor pemerintah desa di Cina selatan, dalam protes sosial yang jarang terjadi di negara itu.

Seorang pria berusia 59 tahun diduga bertanggung jawab atas alat peledak tersebut. Pelaku juga tewas dalam ledakan itu, menurut polisi setempat di akun resmi Weibo mereka.

Dilaporkan juga bahwa lima orang terluka dalam ledakan tersebut.

Insiden itu terjadi di dekat selatan kota Guangzhou pada Senin pagi (22/3/2021) di desa kecil Mingjing.

Desa yang dihuni sekitar 3.000 warga ini termasuk dalam proyek pembangunan kembali properti besar yang membutuhkan relokasi warga setempat.

Baca juga: Ledakan Besar di Kantor Pemerintah China Beberapa Tewas dan Terluka

Sebuah video yang dibagikan di situs berita Jiemian menunjukkan kantor yang hancur, dengan darah berceceran di dinding dan setidaknya dua orang tidak bergerak di tanah.

Media lokal mengatakan ledakan terjadi di kantor komite desa, yang memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan lahan.

Guangzhou Daily pejabat melaporkan memberikan 270 hektar tanah kepada pengembang di Shanghai tahun lalu untuk membangun kembali desa tua sehingga dapat menarik wisatawan.

Proyek delapan miliar yuan (Rp 17,7 triliun) melibatkan relokasi petani yang berada di lahan tersebut.

Beberapa orang yang mengaku tinggal di dekat daerah itu telah memberikan komentar secara online, mengatakan serangan itu dipicu oleh perselisihan mengenai kompensasi.

AFP tidak dapat secara independen memverifikasi bahwa keduanya terkait.

Baca juga: Ledakan di Kantor Pemerintah China Diduga Ulah Warga Marah

Tidak jelas berapa banyak keluarga yang akan direlokasi untuk proyek tersebut.

Para petani di “Negeri Tirai Bambu” telah menghadapi penggusuran paksa dan perampasan tanah secara ilegal selama beberapa dekade, saat negara tersebut berpacu menuju urbanisasi.

Hal ini seringkali menyebabkan keresahan sosial.

Pemerintah daerah telah mengambil lahan dari satu juta menjadi lima juta pekerja pertanian setiap tahun antara tahun 2005 dan 2015.

Perampasan tanah sering melanggar undang-undang penggunaan lahan nasional, dengan sedikit atau tanpa kompensasi, menurut sebuah studi oleh Universitas Hong Kong.

Dalam perombakan besar-besaran terhadap undang-undang propertinya tahun lalu, China memberikan kebebasan yang lebih besar kepada hakim untuk memutuskan masalah tersebut.

Beijing juga membatasi pengaruh pejabat lokal, dan pengadilan pada akhirnya tetap berpihak pada Partai Komunis.

Source