Temukan dengan heboh! Bos BUMN dengan rangkap jabatan hingga 22 perusahaan

Jakarta

Kabar mengejutkan datang dari perusahaan milik negara alias BUMN. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baru saja mengungkapkan berbagai rangkap jabatan antara direksi / komisaris dengan perusahaan non BUMN, di mana terdapat bos BUMN yang merangkap jabatan hingga 22 perusahaan.

Komisioner KPPU Ukay Karyadi menjelaskan, rangkap jabatan tersebut ada di beberapa sektor yaitu keuangan, asuransi, investasi 31 direksi / komisaris, pertambangan 12 direksi / komisaris, dan konstruksi 19 direksi / komisaris. Menurutnya, ada rangkap jabatan untuk satu personel di satu sektor tertentu, yakni pertambangan yang bisa mencapai 22 perusahaan.

“Bahkan rangkap jabatan untuk satu personel di sektor tertentu (yaitu pertambangan) bisa mencapai 22 (dua puluh dua) perusahaan. Riset ini masih terus berjalan dan ada kemungkinan KPPU akan memperdalam proses penegakan hukum, jika ditemukan ada. ada indikasi persaingan usaha tidak sehat akibatnya. karena adanya rangkap jabatan, ”ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021).

KPPU sedang mengkaji peraturan Kementerian BUMN yang memperbolehkan rangkap jabatan antara dewan komisaris atau dewan pengawas BUMN dengan dewan komisaris perusahaan selain BUMN. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10 / MBU / 10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02 / MBU / 02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian. Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN (PermenBUMN), khususnya pada Bab V huruf A (Rangkap Jabatan) dalam lampiran Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10 MBU / 10/2020. Peraturan tersebut ditandatangani pada 9 Oktober 2020 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 16 Oktober 2020.

Sedangkan substansi rangkap jabatan antara direksi / komisaris diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). Undang-undang ini melarang seseorang untuk menjabat sebagai direktur atau komisaris pada suatu perusahaan yang merangkap direktur atau komisaris pada perusahaan lain apabila perusahaan tersebut berada pada pasar bersangkutan yang sama, atau mempunyai keterkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha, atau menguasai bersama-sama pangsa pasar tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Rangkap jabatan ini berpotensi melanggar persaingan usaha yang sehat di pasar berupa:

Sebuah. Kemudahan bagi perusahaan untuk terlibat dalam regulasi pasar terkait harga, penawaran, pembagian wilayah, jumlah produksi, dan lain-lain. Koordinasi perjanjian horizontal akan lebih mudah dicapai dan dipertahankan jika terdapat rangkap jabatan direksi / komisaris antar perusahaan di pasar yang sama.

b. Penyalahgunaan hambatan vertikal dengan melakukan eksklusivitas, praktik tying dan bundling serta aksi korporasi lainnya yang melibatkan perusahaan yang direksi / komisaris merangkap jabatan.

c. Tindakan penguasaan pasar antar perusahaan yang kegiatan usahanya saling terkait, dimana direksi / komisaris dari perusahaan tersebut merangkap jabatan.

“Untuk mencegah potensi persaingan usaha tidak sehat sedini mungkin, KPPU telah berkoordinasi dan menyampaikan surat nasihat dan pertimbangan kepada Kementerian BUMN, yang intinya menyarankan agar Kementerian BUMN mencabut ketentuan yang memperbolehkan rangkap jabatan. dewan komisaris dan dewan pengawas dengan dewan komisaris perusahaan selain BUMN., ”kata Ukay.

“KPPU juga merekomendasikan agar Kementerian BUMN memastikan agar personel yang menjadi direksi / komisaris di lingkup BUMN tidak merangkap jabatan dengan perusahaan selain BUMN, sehingga dapat mengurangi potensi pelanggaran Pasal 26 dan pasal lain terkait UU. Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ”lanjutnya.

(eds / eds)

Source