Taiwan Perpanjang Larangan Kedatangan Migran Indonesia, Ternyata Inilah Mengapa … Halaman all

KOMPAS.com – Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO) menanggapi pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, Jumat lalu, Sabtu (19/12/2020).

Sebelumnya, Benny Rhamdani mempertanyakan apakah perpanjangan penundaan penempatan PMI ke Taiwan tersebut melibatkan isu politik.

Baca juga: Taiwan Perpanjang Larangan Kedatangan TKI

Menanggapi hal ini, melalui rilis yang diterima Kompas.com, TETO memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah ini melibatkan pertimbangan politik?

TETO menekankan bahwa Taiwan dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang erat. Perpanjangan masa penangguhan penempatan PMI ke Taiwan hanya didasarkan pada pertimbangan pencegahan epidemi dan tidak memiliki implikasi politik.

Pemerintah Taiwan bersedia membuka kembali penyebaran PMI ke Taiwan setelah Taiwan-Indonesia mencapai konsensus tentang langkah-langkah pencegahan epidemi.

Baca juga: BP2MI Kecewa Taiwan Perpanjang Pemberhentian Kedatangan Tenaga Kerja Indonesia

2. Selama dua bulan terakhir, PMI telah menjadi sumber utama kasus terkonfirmasi Covid-19 dari luar Taiwan. Dengan data statistik berikut:

Dari 16 Oktober hingga 17 Desember 2020, Taiwan telah menemukan total 226 kasus infeksi impor, 127 di antaranya adalah PMI, menempati lebih dari 50 persen, menjadikan PMI sebagai sumber terbesar kasus impor yang dikonfirmasi di Taiwan.

Ini sangat mengancam keselamatan rakyat Taiwan. Dan dari 127 PMI tersebut, terdapat 76 orang yang membawa hasil pemeriksaan PCR negatif dari Indonesia, namun setelah diperiksa di Taiwan dipastikan positif, proporsinya cukup tinggi yaitu mencapai 60 persen.

Ini mengejutkan dan menimbulkan perhatian serius dari orang-orang Taiwan.

Baca juga: BP2MI Minta Kementerian Ketenagakerjaan Cabut Izin Perusahaan Penempatan TKI yang Melanggar Tata Cara Kesehatan

3. Ada juga kasus yang dikonfirmasi tentang TKI asal Filipina yang masuk ke Taiwan, mengapa tidak ada larangan bagi TKI asal Filipina dan hanya melarang PMI masuk ke Taiwan?

Filipina, Vietnam dan Thailand juga merupakan negara sumber utama pekerja migran di Taiwan.

Menurut statistik, dari 16 Oktober hingga 17 Desember 2020, Vietnam dan Thailand mencatat nol kasus infeksi impor di Taiwan, sedangkan Filipina memiliki 34 kasus.

Namun dari 34 kasus tersebut, hanya 4 kasus yang membawa hasil tes PCR negatif dari Filipina yang dipastikan positif setelah dilakukan pemeriksaan di Taiwan, hanya menempati proporsi 9 persen, jauh lebih rendah dibandingkan proporsi Indonesia yang 60 persen.

Data di atas menunjukkan bahwa pekerja migran asal Filipina, Thailand dan Vietnam, baik dalam jumlah terkonfirmasi COVID-19 maupun proporsi yang membawa hasil tes PCR negatif dan kemudian positif setelah pemeriksaan PCR di Taiwan, jauh lebih rendah dari itu. di Indonesia.

Larangan PMI masuk ke Taiwan semata-mata karena terlalu banyaknya kasus impor dari PMI dan tingkat perbedaan hasil pemeriksaan PCR yang terlalu tinggi.

Baca juga: 85 Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

4. Terkait dengan penundaan penempatan PMI ke Taiwan untuk pertama kali dari tanggal 4 hingga 17 Desember 2020, Kepala BP2MI menyampaikan bahwa Taiwan tidak menunggu hingga keluarnya laporan investigasi dan pada tanggal 16 Desember 2020 langsung diumumkan akan memperpanjang penundaan tersebut. penempatan PMI.

TETO sudah dua kali mengirimkan personel ke BP2MI untuk membahas tindakan penanggulangan bersama.

Kepala BP2MI pernah menyampaikan bahwa Indonesia akan memberikan laporan investigasi sebelum 15 Desember 2020, namun pada 17 Desember 2020 pukul 15.00 WIB, TETO baru menerima laporan tersebut.

Setelah menerima laporan tersebut, TETO langsung melapor ke pemerintah Taiwan pada hari yang sama.

Selain itu, laporan investigasi hanya melaporkan penundaan upaya pencegahan epidemi oleh 14 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (P3MI), dan tidak menjelaskan selisih 60 persen hasil pemeriksaan PCR yang dibawa oleh PMI.

Ke depan, Indonesia dapat berkoordinasi dengan Taiwan terkait praktik dan standar pemeriksaan PCR yang dapat diterima kedua belah pihak, sehingga pemerintah Taiwan bersedia membuka kembali penempatan PMI ke Taiwan secepatnya.

Baca juga: BP2MI Ingatkan Buruh Migran Tidak Boros Menikmati Kerja di Luar Negeri

5. Kepala BP2MI mempertimbangkan kemungkinan PMI tertular Covid-19 saat tiba di bandara Taiwan sebelum dipindahkan ke Joint Quarantine Center, atau saat PMI sedang mengisi formulir informasi pencegahan epidemi di bandara Taiwan.

Taiwan tidak memiliki kasus infeksi lokal selama lebih dari 240 hari. Saat ini, Taiwan mewajibkan semua penumpang untuk mengisi formulir pemeriksaan pencegahan epidemi secara online on line sebelum keberangkatan.

Tujuannya untuk mempersingkat waktu tunggu penumpang menunggu pemeriksaan formulir setelah sampai di bandara Taiwan.

Hal itu juga untuk menghindari banyaknya penumpang yang berkumpul karena menunggu di bandara.

Saat PMI tiba di Taiwan harus segera menyelesaikan proses imigrasi dan dalam beberapa jam sudah diantar ke Joint Quarantine Center.

Kemudian menjalani 14 hari karantina dengan ketentuan satu orang dalam satu ruangan, dan menjalani pemeriksaan PCR yang dilakukan pada hari ke 8 hingga 12.

PMI dengan hasil tes PCR negatif akan dilanjutkan selama 7 hari pengelolaan kesehatan mandiri sedangkan PMI dengan hasil tes PCR positif akan segera dikirim ke rumah sakit untuk perawatan.

Tindakan karantina di Taiwan sangat ketat dan dapat diandalkan. Selain itu, hingga saat ini belum ada kasus penularan dari penumpang ke petugas karantina di bandara Taiwan, sehingga kemungkinan penularan PMI di bandara Taiwan tidak tinggi.

Berdasarkan alasan di atas dan mengingat peningkatan epidemi yang serius di Indonesia, terdapat kemungkinan adanya perbedaan hasil pemeriksaan PCR di beberapa rumah sakit di Indonesia, atau kemungkinan tertular PMI saat menunggu keberangkatan ke Taiwan selama 1-3 hari setelah menjalani pemeriksaan PCR di Indonesia.

Kemungkinan ini perlu diverifikasi. Untuk memperjelas penyebabnya, Taiwan berharap bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia.

Baca juga: Kepala BP2MI Temukan Pemerasan terhadap Pekerja Migran ke Korea

6. Ketua BP2MI mengatakan tidak ada masalah dengan PMI yang berangkat ke Hongkong dengan hasil pemeriksaan PCR dari Indonesia, hanya yang berangkat ke Taiwan yang bermasalah.

Menurut informasi di situs resmi Pemerintah Indonesia, terdapat lebih dari 500 rumah sakit umum dan swasta, klinik dan laboratorium yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI untuk pemeriksaan PCR.

Pemerintah Taiwan berharap Indonesia dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga inspeksi PCR (tidak lebih dari 50) dari daftar 500 lembaga inspeksi PCR yang memiliki kualitas terbaik guna menjamin kualitas inspeksi dan memudahkan pelacakan tindak lanjut.

Misalnya, Garuda Indonesia telah merekomendasikan penumpang untuk menjalani pemeriksaan PCR di agen yang ditunjuk di beberapa tempat oleh maskapai tersebut.

Saat ini terdapat lebih dari 50 lembaga pemeriksa PCR yang ditunjuk dengan kualitas hasil pemeriksaan yang baik.

Diharapkan contoh aksi ini dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Indonesia. Selain itu, Pemerintah Taiwan akan terus mengkaji apakah terdapat perbedaan standar dan reagen dalam pemeriksaan PCR antara Taiwan dan Indonesia.

Baca juga: Mau Bekerja di Luar Negeri? Cek Info Lowongan Kerja Resmi ini di BP2MI

Ini termasuk menilai kelayakan pemeriksaan PCR setibanya di bandara Taiwan.

Harapannya, Pemerintah Taiwan dan Indonesia dapat bersama-sama menyelesaikan masalah ini secara rasional, ilmiah, dan kooperatif.

Pemerintah Taiwan sangat ramah terhadap pekerja migran. Setelah pekerja migran memasuki Taiwan dan dipastikan terkena Covid-19, Pemerintah Taiwan akan memberikan perawatan medis berkualitas tinggi dan menanggung biayanya.

Rata-rata, setiap pekerja migran yang terkonfirmasi Covid-19 akan menghabiskan sekitar 400 juta Rupiah untuk biaya pengobatan.

Sejauh ini sudah 127 PMI yang dikonfirmasi oleh Covid-19 dan total biaya pengobatan sudah mencapai lebih dari 50 Miliar Rupiah.

Kasus impor besar-besaran dari PMI tidak hanya menimbulkan kepanikan di masyarakat Taiwan, tetapi juga menimbulkan beban keuangan yang berat bagi Pemerintah Taiwan.

Baca juga: BP2MI ungkap modus operandi pemberangkatan TKI ilegal

Berdasarkan pertimbangan pencegahan epidemi, sumber daya medis yang terbatas, dan keselamatan seluruh masyarakat, pemerintah Taiwan terpaksa memperpanjang masa penundaan penempatan PMI ke Taiwan.

Dan sangat berharap BP2MI bisa menyelesaikan masalah ini dengan Taiwan dengan ikhlas dan rasional.

Setelah kedua pihak mencapai kesepakatan bersama, pemerintah Taiwan bersedia membuka kembali penempatan PMI ke Taiwan secepatnya.

Source