Soal Rangkap Jabatan Pejabat BUMN, Stafsus Erick Thohir: Kami Belum Terima Data dari KPPU Halaman semua

JAKARTA, KOMPAS.com – Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengaku pihaknya belum mendapatkan data dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait komisaris di perusahaan BUMN yang merangkap jabatan.

“Sampai saat ini kami belum menerima data dari KPPU, jadi yang dikatakan KPPU adalah adanya rangkap jabatan atau komisaris dan berpotensi melanggar persaingan tidak sehat, kami belum memperolehnya,” kata Arya, Selasa (23/3). / 2021).

Meski begitu, Arya berharap ke depan KPPU bisa berkomunikasi dengan Kementerian BUMN sebelum mempresentasikan temuannya ke publik.

Baca juga: KPPU Minta Erick Thohir Mencabut Aturan Komisioner BUMN Rangkap Jabatan

Menurutnya, sesama lembaga negara harus bisa menjaga komunikasi yang baik. Dengan begitu, tidak akan ada lagi kesalahpahaman yang terjadi.

“Kami juga berharap kedepan kawan-kawan KPPU bisa berharap kerjasama ini bisa memberikan informasi, sehingga bisa kami luruskan juga dengan baik jika ada pelanggaran atau hal-hal lain. Tapi karena belum ada datanya, kami tidak bisa menanggapi apapun. dari informasi KPPU, ”kata juru bicara Erick Thohir.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan sedikitnya 62 direksi dan komisaris BUMN yang merangkap jabatan di non BUMN alias swasta.

Deputi Bidang Penelitian dan Advokasi Sekretariat KPPU Taufik Ariyanto mengatakan, saat ini pihaknya telah mengidentifikasi rangkap jabatan di tiga sektor BUMN.

Di bidang keuangan BUMN, asuransi, investasi terdapat 31 direksi / komisaris yang merangkap jabatan di perusahaan swasta. Para pejabat tinggi ini dapat menduduki satu hingga 11 posisi di perusahaan lain.

“Jadi ada juga direktur / komisaris BUMN yang merangkap direktur / komisaris 11 perusahaan swasta,” ujarnya dalam jumpa pers virtual, Senin (22/3/2021).

Baca juga: Aset BMN dan BUMN Akan Jadi yang Pertama Terbitkan Sertifikat Tanah Elektronik

Kemudian pada BUMN sektor pertambangan terdapat 12 direksi / komisaris yang merangkap jabatan pada perusahaan lain. Bahkan di sektor ini, terdapat pejabat BUMN yang juga menjabat sebagai direksi / komisaris di 22 perusahaan swasta.

Sedangkan pada BUMN konstruksi terdapat 19 direksi / komisaris yang merangkap jabatan pada perusahaan swasta. Rata-rata pejabat BUMN bisa menduduki satu hingga lima posisi direktur / komisaris di perusahaan lain.

“Memang kalau lihat di sini paling banyak sektor pertambangan. Rasio rangkap jabatannya antara 1-22 perusahaan swasta,” kata Taufik.

Baca juga: KPPU: 62 Pejabat BUMN Rangkap Jabatan di Perusahaan Swasta

Source