Sidang Kasus FPI Laskar, Perdebatan Hebat Tentang Prosedur Penanganan Yang Ditangkap

Pengacara keluarga M Suci Khadavi Putra meminta keterangan saksi ahli dari Termohon pada sidang lanjutan legalitas penangkapan FPI Laskar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (4/2). Foto: Fransiskus Adryanto Pratama / JPNN

jpnn.comJAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (4/2), menggelar sidang praperadilan atas legalitas penangkapan keluarga almarhum M Suci Khadavi Putra, Laskar FPI.

Sidang yang dijadwalkan mendengarkan keterangan saksi Termohon tersebut dipimpin oleh hakim tunggal Ahmad Sahyuti.

Dalam persidangan, salah satu saksi ahli Termohon, Andre Joshua menjelaskan arti ditangkap tangan.

Intinya, Andre menjelaskan bahwa tertangkap tangan dalam perbuatan tersebut merupakan peristiwa yang dilampirkan barang bukti kepada tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Menurutnya, siapa pun bisa melakukan penangkapan setelah itu segera diserahkan ke penyidik.

Terkait tertangkap tangan diatur dalam Pasal 18 ayat 2 KUHAP. Dimana dijelaskan bahwa penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan penangkap harus segera menyerahkan hasil tangkapan dan barang bukti kepada penyidik ​​atau penyidik ​​pembantu terdekat.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum keluarga Khadavi, Rudy Marjono, mengatakan hal tersebut sudah jelas tapi tidak diatur secara jelas dalam KUHAP.

“Masalah tertangkap tangan memang tidak banyak diatur dalam KUHAP, namun ada pasal yang mengatur bahwa ketika seseorang tertangkap basah harus segera diserahkan kepada penyidik ​​terdekat dalam artian disini. Bisa Polri atau Polri, “kata Rudy usai persidangan, Kamis.

Source