Rizal Ramli Protes MK Tolak Gugatan Ambang Batas Presiden

Jakarta, CNN Indonesia –

Rizal Ramli menyesali keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (ambang batas presiden) yang dia mohon. Ia bahkan mengatakan bahwa putusan tersebut menggambarkan MK sebagai ‘Court of Power’.

Menurutnya, MK tidak memiliki dalil hukum yang kuat sehingga menggagalkan pembahasan substantif gugatan tersebut dengan menolak. kedudukan hukum dirinya sebagai pemohon.

“MK lebih banyak mendengarkan suara kekuasaan. Hakim di MK kurang memiliki bobot intelektual, kematangan akademik, dan dalil hukum yang cukup untuk mengalahkan pandangan kami,” kata Rizal melalui keterangan resmi, Minggu (17/1).

Rizal kemudian merujuk pada 12 kasus gugatan judicial review terkait ambang batas presiden 20 persen, yang sebagian besar diproses dan dibahas di sidang MK.

Dia mempertanyakan mengapa gugatannya ditolak karena Rizal bukan anggota partai. Sebab, menurut dia, penggugat aturan sangat kecil kemungkinannya harus didampingi atau mewakili partai politik. Pasalnya, parpol berkepentingan mempertahankan ambang batas presiden sebesar 20 persen.

Mereka, parpol berkepentingan untuk terus melanggengkan sistem demokrasi kriminal karena menguntungkan parpol secara finansial, ”ujarnya.

“Tidak mungkin mereka ingin melakukan perbaikan, mereformasi sistem politik kriminal,” tambahnya.

Rizal mengajukan gugatan uji materi terhadap pasal 222 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang ambang batas pencalonan presiden pada 4 September 2019.

Dalam gugatannya, Rizal meminta Mahkamah Konstitusi menghapus persyaratan ambang batas yang membatasi hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Menurut dia, masyarakatlah yang harus memilih dan menyortir calon presiden.

“Ada negara seperti Ukraina yang bahkan memiliki 39 calon presiden, dengan 18 orang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dan 21 orang dicalonkan untuk kemerdekaan. Itulah esensi demokrasi yang sebenarnya,” katanya.

Menurut Rizal, tanpa reformasi sistem politik, faktor uang akan sangat menentukan pemilihan pemimpin di Indonesia. Apalagi, kata dia, bagi mereka yang membantu biaya partai politik dan kampanye lainnya.

“Begitu calon menang, dia akan lebih banyak melayani pedagang dan cukong, melupakan kepentingan nasional dan masyarakat,” kata Rizal yang juga seorang ekonom.

Gugatan Rizal resmi ditolak pada Kamis (14/1) kemarin. Lima dari sembilan hakim yang duduk di sidang pleno terbuka menolak gugatan tersebut.

“Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sebagainya, dalam putusan disebutkan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK, Anwar Usman, membacakan putusannya, Kamis (14/1). .

Dalam pertimbangannya, hakim menilai ambang batas kepresidenan pada pemilu 2019 bukan merupakan kerugian bagi pemohon.

Menurut hakim, pemilih pada pemilu legislatif 2019 dinilai sudah mengetahui suara mereka akan digunakan untuk menentukan ambang batas pencalonan presiden.

(mjo / wis)

[Gambas:Video CNN]


Source