Risma Akan Masif Merombak Data Kesejahteraan Sosial Terpadu

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Sosial Tri Rismaharini berencana merombak Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) secara besar-besaran.

Staf Ahli Menteri Sosial untuk Perubahan dan Dinamika Sosial, Adhy Karyono, mengatakan langkah tersebut telah terangkum dalam reformasi perlindungan sosial yang sedang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos).

Perubahan data diperlukan agar bansos yang disalurkan kepada masyarakat lebih tepat sasaran. Harapannya, segala bentuk bantuan sosial bisa dirasakan oleh 40 persen masyarakat di cluster terbawah.

“Reformasi itu salah satunya terkait perbaikan data. Kuncinya adalah data,” kata Adhy dalam virtual webinar bersama Unicef, Selasa (23/3/2021).

Baca juga: Hingga Februari, realisasi APBD PEN 2021 mencapai Rp 76,59 triliun

Adhy mengatakan, nantinya DTKS tidak hanya mencakup distribusi masyarakat miskin dan kurang mampu. DTKS akan diintegrasikan dengan data sebaran anak dari keluarga miskin, sebaran lansia, sebaran penyandang disabilitas, dan lain-lain.

“Mereka (semua) punya datanya sendiri dan akan terintegrasi dengan DTKS,” ujarnya.

Nantinya, DTKS juga akan merangkum semua pilar peserta dan sumber daya Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah dalam semua program bantuan sosial digulirkan.

“Soal integrasi tetap yang utama pembenahan. Semua program punya satu sumber. Pembagian anak penting karena ada anak yang tinggal di yayasan, panti asuhan, dll. Jadi harus ada pemetaan yang kuat untuk itu,” terangnya.

Baca juga: Garuda Indonesia Tebar Diskon Tiket Hingga 85 Persen, Tertarik?

Untuk integrasi ini, pihaknya mengajak pemerintah daerah untuk bekerja sama. Pasalnya, pembenahan data tidak bisa berjalan dengan baik jika dilakukan Kementerian Sosial.

Langkah lain yang terangkum dalam reformasi perlindungan sosial adalah pusat pembentukan Kementerian Sosial. Creative center merupakan pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasi serta sebagai media promosi karya penerima manfaat dalam satu kesatuan wilayah.

Tujuannya untuk memajukan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya kelompok rentan dan terpinggirkan (Petugas / Penerima Manfaat Kesejahteraan Sosial)

“Kebijakan (pusat kreasi) ini diikuti dengan perombakan di Kementerian Sosial, dan diikuti oleh pemerintah daerah untuk dapat memberikan perlindungan sosial inklusif bagi anak secara rutin, namun harus spesifik,” pungkasnya.

Baca juga: Bersiaplah, Aturan Diskon Mobil 2.500 cc PPnBM Berlaku Mulai April 2021

Source