Ridwan Kamil Serang Mahfud MD, Ada Kaitannya dengan Reshuffle …

Memuat …

JAKARTA – Pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang menyerang Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD tentang pemicuan massa Habib Rizieq Shihab menimbulkan polemik. Ada motif dari Ridwan Kamil?

(Baca juga: Jokowi yakin Kongres IX akan menjadi dasar PPP merebut hati rakyat)

Direktur Eksekutif Institut Publik Indonesia (IPI) Karyono Wibowo menilai pernyataan RK tidak steril dari motif lain. Karyono menilai di balik pernyataan RK ini juga menimbulkan multitafsir. Seperti pernyataan RK yang menyatakan bahwa pernyataan Mahfud yang mengizinkan penjemputan Rizieq Shihab menuai banyak tafsir.

(Baca juga: 26 Peserta Aksi Covid-19 Reaktif 1812)

Ia menilai, dari perspektif publik, pernyataan RK yang menyasar Mahfud secara terbuka di depan media tentu bisa terbaca sebagai pernyataan yang tidak spontan. Mungkin sudah disiapkan sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Jabar. Apalagi publik mengetahui bahwa RK memiliki keinginan untuk maju dalam pemilihan presiden 2024. Dalam konteks ini dapat dibaca bahwa RK sedang berselancar di pentas politik nasional.

(Baca Juga: Drone Salah Satu Tingkatan Ancaman, Menhub: Perlu Buat Aturan Khusus)

“Jika dibaca dari segi analisis korelasi, pernyataan RK ini sejalan dengan sentimen kelompok tertentu yang mengincar Mahfud karena ketegasannya menghadapi kelompok radikal garis keras, meski konteks penyerangan RK lebih pada kebijakan diskresioner yang dibuat. oleh Mahfud dalam hal kembalinya Rizieq Shibab, “kata Karyono SINDOnews, Sabtu (19/12/2020).

(Untuk menyelesaikan survei terhadap kandidat Presiden 2024 yang Anda pilih, silakan klik di sini )

Lalu, apakah ada korelasi antara berbagai serangan terhadap Mahfud MD dengan wacana perombakan kabinet saat ini? Karyono melihat, bisa atau tidak. Namun, sulit dipungkiri ada pihak yang menginginkan Mahfud MD dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Tapi prediksi saya, posisi Mahfud masih kuat karena pemerintahan Jokowi-Ma’ruf membutuhkan sosok Mahfud yang moderat, tegas, dan berani menghadapi kelompok radikal. Di sisi lain, sosok Mahfud dipandang ideal dari perspektif kepentingan supremasi sipil dan hak asasi manusia (HAM)., “ujarnya.

(Baca juga: Serangan Ridwan Kamil ke Mahfud MD Logis, Begini Penjelasannya ).

Karyono pun menyarankan agar polemik dua pejabat negara di pusat dan daerah segera diakhiri. “Perbedaan pandangan ini harus diselesaikan melalui mekanisme internal agar tidak berlarut-larut.”

Karyono menyarankan agar kepala daerah fokus pada tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

(Baca juga: Pesan Kakak Sebelum Wafat, Minta Mahfud MD Peluk Ulama ).

Begitu pula pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah, kata dia, sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat. “Dengan aturan ini jangan saling menyalahkan,” kata Karyono.

(zik)

Source