Jakarta, CNBC Indonesia – Baru-baru ini muncul kabar tentang negosiasi normalisasi hubungan antara Israel dan Indonesia yang disponsori oleh Amerika Serikat (AS). AS menjanjikan dana miliaran sebagai pemanis bagi Indonesia. Namun, sejauh ini Israel dan Indonesia sebenarnya sudah dekat, dari sisi perdagangan.
Kabar normalisasi pertama kali muncul dari sumber diplomat Israel seperti dilansir Zaman Israel dari Channel 12 pada Minggu (13/12/2020) kemarin. Kabar berikutnya secara eksplisit menyebut janji miliaran dollar AS yang bisa dinikmati pemerintah jika normalisasi dilakukan.
Bloomberg melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah menjanjikan tambahan pembiayaan berbunga lunak jika pemerintahan Jokowi melunak dan bersedia bergabung dengan empat negara mayoritas Muslim di kawasan Arab dan Afrika yang telah menormalisasi hubungan.
Media mengutip Adam Boehler, Kepala Eksekutif US-International Development Finance Corporation (DFC). Dalam wawancara di Hotel King David di Yerusalem, Senin (21/12/2020), dia mengatakan bisa melipatgandakan portofolionya sebesar US $ 1 miliar, jika Indonesia menormalisasi atau menerima kedaulatan Israel.
Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan pihaknya tidak pernah melakukan kontak dengan Israel. Pemerintah Indonesia selama ini berpegang teguh bahwa tidak ada pengakuan atas kedaulatan Israel jika tidak ada pengakuan atas kedaulatan Palestina.
Ada dua hal yang bisa disampaikan di sini. Pertama, Kementerian Luar Negeri tidak pernah berhubungan dengan Israel. Kedua, dalam menjalankan politik luar negeri, Kementerian Luar Negeri terhadap Palestina sejalan dengan amanat konstitusi, Kata Teuku melalui pesan singkat kepada CNBC Indonesia pada Senin (14/12/2020).
Selama masa jabatan Presiden Jokowi, wacana normalisasi telah dikemukakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sejak 2016. Ia melihat “banyak peluang kerja sama bilateral” dan mengatakan bahwa alasan terhambatnya hubungan kedua negara ini tidak relevan.
Namun karena syarat kemerdekaan Palestina belum terwujud, Indonesia menolak tawaran tersebut dan membuka Konsul Kehormatan (Konhor) pertama Indonesia di Palestina, Maha Abu-Shusheh.
Otoritas Israel melarang rombongan Menlu RI Retno Marsudi memasuki wilayah Palestina untuk melakukan pelantikan, sehingga pelantikan dipindahkan ke Kota Amman, Yordania. Pada 2017, Indonesia membalas dengan melarang pesawat Israel yang membawa Netanyahu memasuki wilayah Indonesia saat mengunjungi Australia.
Pada 2018, Israel membalas dengan melarang warga Indonesia memasuki Israel baik untuk tujuan ziarah dan pariwisata. Aturan ini berlaku sampai sekarang.