Proyek Mandalika dituding melanggar HAM, ini tanggapan pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrim dan Hak Asasi Manusia (HAM) Olivier De Schutter menilai pembangunan megaproyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika atau The Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), melanggar hak asasi manusia.

Pasalnya, megaproyek yang dibangun dan dikelola oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) atau PT Pengembangan Pariwisata Indonesia itu dilakukan dengan menggusur dan merampas tanah masyarakat setempat.

Baik berupa penggusuran rumah, sawah, persawahan, sungai, bahkan sejumlah situs keagamaan di kawasan tersebut.

“Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum yang berlaku,” kata Olivier De Schutter seperti dikutip Kompas.com, dari laman OHCHR, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: PBB Disebut Pembangunan Destinasi Super Prioritas Mandalika Langgar Hak Asasi Manusia

Menanggapi hal tersebut, Teuku Taufiqulhadi, juru bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN), membantah tudingan PBB kepada pemerintah Indonesia.

“Saya merasa sangat terkejut dengan pernyataan Pelapor Khusus PBB karena pendapatnya sangat tendensius dan tidak berdasar,” kata Taufiq kepada Kompas.com, Selasa (06/04/2021).

Taufiq menjelaskan, apa yang diduga terkait praktik perampasan dan penggusuran lahan di The Mandalika sama sekali tidak benar, tidak berdasar, dan tidak terjadi di lapangan.

Padahal, dalam perkembangannya, pelaksanaan pembangunan The Mandalika, termasuk pembebasan lahan, juga sudah diawasi langsung oleh Komnas HAM dan sama sekali tidak ada pernyataan pelanggaran HAM.

Komnas HAM juga tidak pernah menyatakan adanya pelanggaran HAM di The Mandalika.

Jika ada pelanggaran HAM tentu akan terjadi gejolak disana. Publik akan protes secara berkelompok.

Baca juga: Mandalika Banjir, Pengelola Pastikan Operasional Berjalan Normal

“Namun kenyataannya, masyarakat memiliki tanah di sana senang- senang Tentu saja, “lanjut Taufiq.

Oleh karena itu, Taufiq menyarankan pelapor khusus PBB untuk mencari informasi terlebih dahulu dari Komnas HAM di Indonesia.

Hal ini penting agar tuduhan yang tidak berdasar tersebut tidak dikeluarkan oleh dan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Untung saja pelapor khusus PBB harus bertemu dan mendapat informasi awal dari Komnas HAM terlebih dahulu. Agar tidak ada misinformasi,” ujarnya.

Terkait proses pembebasan lahan The Mandalika, klaim Taufiq, akan berlangsung secara adil dan transparan, melalui mediasi atau audiensi publik dengan menghadirkan tim independen.

“Berdasarkan pendapat tim penilai, saat ini sedang berlangsung proses pembebasan lahan,” ucapnya.

Taufiq mencatat, hingga saat ini berdasarkan penetapan lokasi (penlok) ada sebanyak 29 Kepala Keluarga (KK) yang telah menyetujui pembebasan lahan tersebut.

Baca juga: Trek Balap MotoGP Mandalika Mulai Diaspal

Dari total KK tersebut, empat diantaranya masih dalam proses.

“Empat belum selesai. Itu karena ada sengketa warisan. Tapi keempat orang itu sepakat uang ganti rugi itu disetorkan ke pengadilan (konsinyasi). Merek akan menyelesaikan sengketa ini secara internal,” kata Taufiq.

Sedangkan tiga orang lainnya belum menyepakati besaran uang ganti rugi. Namun, mereka setuju untuk menggunakan tanah tersebut untuk proyek tersebut, dan akan membawanya ke pengadilan.

Jadi, menurut Taufiq, tudingan pelapor khusus PBB itu sangat politis. Mereka berusaha mengusung kepentingan pihak luar untuk menggagalkan proyek kebanggaan bangsa Indonesia ini.

“Dari metodenya, saya kira pelapor khusus itu tidak kredibel,” pungkas Taufiq.

Baca juga: Dukung KSPN Mandalika, Sudah Dibangun 915 Rumah senilai Rp 62,22 Miliar

Untuk diketahui, The Mandalika merupakan salah satu destinasi wisata super prioritas yang sedang dikembangkan Pemerintah.

The Mandalika akan menjadi destinasi wisata kelas internasional dan merupakan bagian dari 10 Bali Baru yang ditetapkan pemerintah.

Ini berisi sejumlah atraksi terintegrasi termasuk sirkuit balap motor Grand Prix, taman, hotel dan resor mewah, termasuk Pullman, Paramount Resort dan Club Med.

Sebagian dari proyek ini dibiayai oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan telah menarik lebih dari Rp 14 triliun investasi dari berbagai perusahaan swasta.

Salah satunya adalah French Group VINCI Construction Grands Projets yang merupakan investor terbesar yang bertanggung jawab atas Sirkuit Mandalika, hotel, rumah sakit, water park dan fasilitas lainnya.

Source