Politisi PPP mendesak staf kedutaan Jerman untuk kembali ke markas FPI

VIVA – Kedutaan Besar Jerman telah meminta maaf atas kedatangan jajarannya di Sekretariat Front Pembela Islam atau FPI, di Petamburan, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menilai Kedutaan Besar Jerman di Indonesia tidak cukup hanya meminta maaf.

“Sebagai bentuk permintaan maaf Dubes Jerman di Indonesia, Dubes Jerman harus mengembalikan diplomat ke negaranya,” kata Tamliha kepada wartawan, Senin 21 Desember 2020.

Baca juga: Soal FPI, Kedutaan Besar Jerman Bantah Ganggu Urusan Dalam Negeri Republik Indonesia

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyayangkan sikap staf kedutaan Jerman itu. Menurutnya, dalam etika diplomatik, diplomat pribadi yang datang ke markas FPI tidak sesuai dengan prinsip diplomasi internasional.

“Yang melarang negara lain mencampuri urusan negara lain tempat kedutaan negara itu berada,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri angkat bicara soal ramainya salah satu staf Kedutaan Besar Jerman di Jakarta yang berkunjung ke markas Front Pembela Islam (FPI).

Kementerian Luar Negeri telah memanggil Kepala Kedutaan Besar Jerman di Jakarta untuk meminta klarifikasi. Dalam panggilan tersebut, Kementerian Luar Negeri juga memprotes kegiatan yang dilakukan oleh staf Kedutaan Besar Jerman.

“Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Kedubes Jerman membenarkan adanya staf kedutaan di sekretariat organisasi,” tulis keterangan pers Kementerian Luar Negeri, Minggu, 20 Desember 2020.

“Kepala Kantor Perwakilan Kedubes Jerman menyampaikan bahwa kehadiran staf Kedubes Jerman di tempat dan pertemuan yang diadakan atas inisiatif pribadi tanpa mendapat perintah atau sepengetahuan dari pimpinan Kedubes Jerman,” imbuh pernyataan Kementerian Luar Negeri.

Atas kejadian ini, perwakilan Kedutaan Besar Jerman pun menyampaikan permintaan maaf dan penyesalannya. Selain itu, dalam klarifikasinya, Kepala Kantor Perwakilan Kedubes Jerman juga membantah isi pernyataan salah satu pimpinan ormas tersebut.

Kepala Kantor Perwakilan Kedubes Jerman membenarkan bahwa kejadian tersebut tidak mencerminkan kebijakan pemerintah dan Kedutaan Besar Jerman, serta menolak keras kesan bahwa kedatangan petugas kedutaan sebagai bentuk dukungan Jerman terhadap organisasi tersebut, “kata Kementerian Luar Negeri.

Source