Polisi Tolak Laporan Munarman FPI tentang Zainal

VIVA – Sekretaris Majelis Umjm Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (FPI) Munarman melaporkan kembali Ketua Barisan Ksatria Nusantara Zainal Arifin ke Polda Metro Jaya.

“Zainal sudah kami laporkan kembali,” kata salah satu kuasa hukum Munarman, Kurnia Tri Royani di Markas Polda Metro Jaya, Rabu, 23 Desember 2020.

Sebagai bukti, pihaknya membawa tautan berita dan tangkapan layar dari kata-kata Zainal. Zainal dilaporkan karena diduga melakukan ujaran kebencian, menyebarkan berita palsu, dan pencemaran nama baik.

Menurut Kurnia, Zainal mengatakan di media massa bahwa Munarman sedang bermain melawan masyarakat karena membantah memiliki dua senjata api milik Tentara Khusus FPI yang ditembakkan polisi.

Ia mengatakan, Zainal diduga melanggar Pasal 28 ayat (1) tentang ITE dan Pasal 14 dan / atau Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Ketentuan Hukum Pidana Pasal 317 KUHP dan / atau Pasal 310 KUHP. Selain Zainal, tim juga melaporkan seseorang bernama Muhammad Rofii Mukhlis.

Namun sayangnya, polisi menolak laporan Munarman dan tim kuasa hukumnya. Kurnia mengatakan, alasan penolakan tersebut karena dianggap pihaknya telah menyurati Direktorat Reserse Kriminal.

“Jadi dirasa cukup, sementara kita berharap ada tanda terima dari sini ya. Bahwa laporan kita diterima,” ucapnya.

“Jadi, menurut kami, ini alasan yang tidak masuk akal. Membuat kami merasa terbelakang intelektual. Bagaimana mereka bisa membuat laporan diterima sementara kami laporkan tidak diterima. Jadi ada semacam diskriminasi hukum, dan itu jelas, “tambah Kurnia.

Sebelumnya, Munarman sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghasutan. Reporternya adalah Ketua Barisan Ksatria Nusantara, Zainal Arifin.

Munarman dipoles usai pernyataannya yang menyebutkan bahwa enam laskar khusus FPI yang bentrok dengan polisi hingga tewas itu tidak bersenjata. Pernyataan Kapolres Jakarta, Inspektur Jenderal Fadil Imran, dibantahnya. Laporan Munarman tersebut tertuang dalam nomor LP / 7557 / XII / YAN 2.5 / 2020 / SPKT PMJ.

“Warga sipil tidak boleh membenarkan sebelum ada keputusan hukum, apalagi tidak disertai bukti. Sedangkan negara yang dibenarkan tidak melaporkan perlawanan kepada aparat. Kedua, tidak ada senjata, sedangkan polisi membuktikan senjatanya . aku tahu, ”kata Zainal Arifin di Kantor Pusat Polda Metro Jaya, Senin, 21 Desember 2020.

Munarman memang menyampaikan pernyataan bahwa 6 laskar FPI yang ditembak polisi tidak membawa senjata api. Ia pun memaparkan kronologis penembakan yang menimpa keenam laskar tersebut, khususnya pengawal Habib Rizieq FPI.

Munarman mengatakan, keterangan pers yang disampaikan polisi tidak benar dan jauh dari fakta. (ase)

Source