Pertamina Masih Jual Premium, Ketua DPR Banggar: Pemerintah Kalah dari Importir? Semua halaman

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meledek Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat membahas bahan bakar premium.

Sindiran itu bermula ketika Said bertanya-tanya mengapa Pertamina masih menjual bahan bakar jenis premium. Padahal di negara lain tidak ada bahan bakar premium.

“Bensin itu kenapa kita masih premium, di seluruh dunia tidak ada premium,” kata RDP Badan Anggaran DPR RI, Rabu (7/4/2021).

Baca juga: Ini Penjelasan Direktur Utama Pertamina di DPR Terkait Kebakaran Kilang Balongan

Said kemudian mempertanyakan mengapa Ahok tidak ambil pusing dengan bahan bakar premium ini. Ia lantas berasumsi bahwa pemerintah kalah dari importir.

“Apa karena pemerintah kalah importir? (Makanya mereka tetap jual premium). Kenapa Ahok tidak mengganggu importir, ya?” kata Sahid.

Sindiran itu dialamatkan ketika Said dan anggota Banggar membahas kemungkinan subsidi elpiji 3 kilogram berbasis komoditas diganti dengan bantuan per orang alias bantuan nontunai.

Diharapkan reformasi bantuan ini lebih tepat sasaran dan sekaligus mengurangi bahaya moral di lapangan. Tak bisa dipungkiri, subsidi elpiji 3 kilogram kerap tertukar sehingga subsidi selalu bertambah setiap tahun dan menjadi beban fiskal.

“Kompensasi elpiji juga lebar. Lebih baik saya (mensubsidi) Rp 22.000 tapi tepat sasaran, bukannya Rp 15.000 harus ditutup tapi terbuka, APBN kita jebol. Artinya untung luar biasa ya? Mak, kenapa saya tidak jadi distributor saja? ” canda Said.

Baca juga: Mulai 2022, Pemerintah akan mengubah subsidi LPG 3 kg menjadi bantuan nontunai

Said kemudian mengimbau skema subsidi elpiji 3 kilogram, akan lebih baik diubah menjadi subsidi berbasis masyarakat. Agar lebih tepat sasaran, pemberian subsidi harus disesuaikan dengan Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) terkini.

Adapun saat ini, hanya 36 persen dari total subsidi elpiji 3 kilogram yang dinikmati 40 persen warga termiskin. Di sisi lain, 40 persen orang terkaya menikmati 39,5 persen dari total subsidi.

“Tidak mungkin lagi (mensubsidi) elpiji kepada korporasi. Saya hanya ingin menjaga niat kita saat membahas APBN 2021. Saya mau konsistensi, pemerintah coba, kita bahas bersama, mari konsisten,” kata Said.

Baca juga: Ada bau menyengat sebelum kebakaran di Kilang Balongan, kata Pertamina

Source