Permohonan Materai Rp. 10 Ribu Didukung sejak 1 Januari 2021

Jakarta, CNN Indonesia –

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kebijakan pengenaan materai Rp 10.000 per dokumen elektronik pada transaksi efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak berlaku mulai 1 Januari 2021. Pasalnya, segel elektronik dan infrastruktur untuk mendukung kebijakan ini belum selesai.

“Segel elektroniknya belum ada dan infrastrukturnya sedang kita persiapan. Untuk itu perlu dibuat bentuk, distribusi, dan penjualannya dulu. Jadi belum tentu berlaku per 1 Januari 2021,” kata Ani, sapaan akrabnya. , saat jumpa pers virtual Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KiTA edisi Desember 2020, Senin (21/12).

Meski begitu, kebijakan ini tetap akan diberlakukan di masa mendatang. Pasalnya, pemerintah ingin memberikan meterai yang sama untuk dokumen fisik konvensional dan elektronik pada setiap transaksi.


Namun, dia meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan rencana kebijakan ini. Sebab, pengenaan materai sebenarnya adalah pajak atas dokumen atau peradaban transaksi, tetapi bukan pajak atas transaksi tersebut.

“Yang muncul sekarang seolah-olah setiap transaksi saham akan dikenakan bea materai, padahal ini hanya pajak atas dokumen,” jelasnya.

Pengenaan biaya materai, lanjut Ani, hanya akan berlaku untuk dokumen transaksi yang diterbitkan secara berkala dari total transaksi alias harian.

Jadi, materai ini tidak dikenakan per transaksi seperti yang muncul di media sosial, tegasnya.

Lebih lanjut, mantan Direktur Utama Bank Dunia itu menegaskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan menerapkan kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan batas kewajaran.

Di sisi lain, Ani yakin kebijakan ini tidak akan mengikis minat generasi muda alias milenial untuk berinvestasi. Pasalnya, pemerintah terus mendukung inklusi keuangan dan pendalaman pasar keuangan di Tanah Air.

“Jadi kami tidak ingin menghilangkan minat investor yang akan terus berinvestasi di berbagai sekuritas,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan BEI Valentina Simon menyatakan akan memberlakukan kewajiban meterai Rp 10.000 per dokumen elektronik pada transaksi efek di bursa mulai 1 Januari 2021.

“Setiap Trade Confirmation (TC) tanpa batasan nilai nominal yang diterima investor sebagai dokumen transaksi efek akan dikenakan bea meterai Rp 10.000 per dokumen,” tambah Valentina.

Meski begitu, rencana kebijakan ini ditolak investor. Penafian disuarakan dengan membuat petisi melalui platformchange.org. Sejauh ini sudah ada dua permohonan penolakan bea materai Rp10 ribu.

Petisi pertama dibuat oleh Farissi Frisky yang ditandatangani 7.277 orang per Senin (20/12) pagi. Petisi tersebut ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan BEI.

Inan Sulaiman, permohonan penolakan materai Rp10 ribu untuk transaksi saham lainnya bertajuk “Evaluasi Bea Meterai di Pasar Modal!” ditandatangani oleh 4.737 orang.

“Sebagai investor retail dengan modal kecil. Tentu biaya materai sangat memberatkan kami,” tulis Inan dalam petisinya.

[Gambas:Video CNN]

(uli / bir)


Source