Peraturan Daerah Covid-19 Digugat ke Mahkamah Agung, Begini Tanggapan Wakil Gubernur DKI

Memuat …

JAKARTADKI Pemprov Jakarta tak mempersoalkan keberadaan warga yang menggugat Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19 ke Mahkamah Agung (MA) .

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan Peraturan Daerah Covid-19 sudah disusun bersama DPRD DKI Jakarta. Dengan demikian, setiap warga DKI berhak melakukan uji materiil Perda di Mahkamah Agung.

“Iya tidak apa-apa (Perda Covid-19 digugat), Pemprov DKI Jakarta dan DPRD menyusun Perda yang disahkan DPRD dan Pemprov DKI. Ada mekanismenya,” kata Ariza di Balaikota DKI. , Jakarta, Jumat, 18 Desember 2020 kemarin.

Ia menilai, gugatan Perda Covid-19 bisa menjadi masukan masyarakat kepada Pemprov DKI dalam menangani pandemi Covid-19. (Baca: Pemprov DKI Uji Kebijakan Rendah Emisi di Kota Tua)

“Kalau keberatan dengan Perda mohon disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu masukan bagi masyarakat, apapun bentuknya akan menjadi perhatian dan pertimbangan untuk kita evaluasi ke depan,” ujarnya. .

Ariza menjelaskan, gugatan sebesar Rp. Denda 5 juta terhadap warga yang menolak divaksinasi Covid-19 akan tetap diberlakukan jika warga tersebut menolak divaksinasi. Dia menambahkan, vaksin Covid-19 sudah diberikan gratis oleh pemerintah sehingga tidak ada alasan bagi warga untuk menolak vaksin tersebut.

“Pemerintah sudah buat gratis. Vaksinnya gratis. (Menolak vaksin Covid-19) ada aturan mainnya,” ucapnya. Sebelumnya, Perda Covid-19 digugat MA dengan pemohon, Happy Hayati Helmi, karena menolak denda Rp. 5 juta untuk warga yang menolak divaksinasi.

Pemohon menganggap denda sebesar Rp. 5 juta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Paksaan vaksinasi Covid-19 bagi pemohon tentunya tidak memberikan pilihan untuk bisa menolak vaksinasi Covid-19, karena mengandung denda Rp 5 juta yang jumlahnya di luar kemampuan pemohon, mengingat selain itu Untuk denda untuk dirinya sendiri, Pemohon juga memiliki seorang suami, seorang adik laki-laki dan seorang adik perempuan. Anak-anak yang masih balita, ”kata kuasa hukum Pemohon, Viktor Santoso Tandiasa dalam keterangannya.

Viktor menambahkan, kliennya menyadari bahwa program vaksinasi Covid-19 merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Namun, menurutnya, UU 36/09 menjamin warga untuk menentukan layanan kesehatan yang dibutuhkannya.

Viktor menjelaskan Perda Covid-19 DKI bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU 36/09 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri.

(hab)

Source