Pengesahan KLB Moeldoko oleh Kementerian Hukum dan HAM Dinilai sebagai Karma

Memuat …

JAKARTAKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sampai saat ini kepemimpinan Moeldoko di jajaran pimpinan Partai Demokrat belum juga disahkan. Jika nanti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui pengurus Partai Demokrat hasil KLB di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, itu dianggap karma bagi keluarga Cikeas.

Direktur Eksekutif Pojok Pengkajian dan Analisis Demokrasi (SUDRA), Fadhli Harahab mengatakan karma selalu berlaku, terutama dalam politik. Mereka yang merasa SBY dikucilkan, dikhianati atau bahkan diusir, tentu menganggap konflik di dalam diri PD itu karma, ”kata Fadhli Harahab kepada SINDOnews, Selasa (23/3/2021). Baca juga: Dari segi hukum dan administrasi, kubu Moeldoko kesulitan melengkapi dokumen KLB

Fadhli menambahkan, bisa juga disebut hukum sebab akibat yang saat ini berlaku di Partai Demokrat. Padahal, kata dia, penyebabnya tidak harus memiliki efek yang pasti dan tunggal. “Pengesahan KLB adalah karma yang dirintis oleh kader yang kecewa. Pengesahan KLB itu rangkaian kekecewaan, bisa setelah ini berlanjut ke pengadilan atau bahkan muncul kejadian lain, itu urutannya,” pungkasnya. Baca juga: Kubu AHY Tak Yakin Moeldoko Mampu Melengkapi Dokumen KLB

Sebelumnya, puisi Ketua Dewan Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertajuk “Kebenaran dan Keadilan Terlambat Tapi Pasti” ada tandingannya. Puisi karya Divisi Komunikasi Publik Persatuan Gerakan Indonesia (PPI), Bobby Triadi, bertajuk Refleksi Karma untuk SBY. Puisi Bobby diunggah di channel YouTube KOMATKAMIT dan di komat-kamit.id.

“Saya yakin, inilah karma. Karma yang datang tidak harus segera. Karma yang datang dengan pasti. Satu hal yang harus Anda lakukan untuk menyingkirkan karma, minta maaf dan dimaafkan. Pergi ke orang yang Anda lukai secara brutal. , “demikian bunyi puisi Bobby Triadi. itu.

(chip)

Source