Pemerintah membatalkan insentif bagi petugas kesehatan pada 2021

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah tidak akan memotong nilai insentif bagi tenaga kesehatan pada tahun 2021.

Sebelumnya, pemotongan nilai insentif bagi tenaga kesehatan diketahui berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor: S-65 / MK.02 / 2021.

Dalam surat tersebut, besaran nilai insentif yang dipotong bahkan bisa mencapai Rp 7,5 juta per orang per bulan.

Baca juga: Sri Mulyani Pangkas Insentif untuk Tenaga Kesehatan, Lihat Detailnya

Namun, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, pada 2021 besaran insentif bagi tenaga kesehatan akan tetap sama dengan tahun 2020.

“Ditekankan untuk menjawab tulisan nanti, pertanyaan dari teman dan masyarakat. Tahun 2021 yang baru berjalan dua bulan, insentif untuk tenaga kesehatan yang diberikan masih sama dengan tahun 2020,” ujar Askolani saat memberikan keterangan pers. tentang penjelasan insentif bagi petugas kesehatan, Kamis. (4/2/2021).

SK Menteri Keuangan sebelumnya sudah merinci, untuk insentif bagi dokter spesialis sebesar Rp 7,5 juta sedangkan untuk dokter peserta PPDS Rp 6,25 juta, dokter umum dan dokter gigi Rp5 juta, bidan dan perawat Rp 3,75 juta, tenaga kesehatan. lainnya sebesar Rp 2,5 juta.

Sedangkan santunan kematian per orang sebesar Rp 300 juta.

Sedangkan pada tahun 2020 tarif insentif untuk setiap tenaga kesehatan adalah Rp. 15 juta untuk dokter spesialis, Rp. 10 juta untuk dokter umum / dokter gigi, Rp. 7,5 juta untuk bidan atau perawat, dan Rp. 5 juta untuk tenaga medis lainnya.

Baca juga: Sri Mulyani Mengklaim 681.000 Tenaga Kesehatan Sudah Dapat Uang Insentif

Askolani juga menjelaskan, pemerintah menyadari dengan perkembangan kasus Covid-19 yang masih sangat dinamis di Tanah Air, diperlukan tambahan anggaran yang cukup besar untuk menangani kesehatan.

Untuk itu anggaran kesehatan tahun ini, dari sebelumnya dialokasikan Rp. 169 triliun, akan meningkat menjadi sekitar Rp. 254 triliun.

“Ini tentunya dengan rangkaian kebutuhan kegiatan dan anggaran untuk pengelolaan kesehatan, pada awal tahun 2021 pemerintah akan menambah kebutuhan anggaran yang cukup besar dari semula Rp 169 triliun, hingga kemungkinan mencapai Rp 254 triliun, perhitungan kita adalah diawal Rp 2021, “kata Askolani.

Askolani menambahkan, dalam menghitung besaran kebutuhan anggaran, pihaknya masih melakukan penghitungan detail terkait pengeluaran untuk penanganan Covid-19 yang masih bergerak dinamis.

“Pemerintah melihat bagaimana melakukan kegiatan penanganan secara menyeluruh, tetapi juga memantau dan mengevaluasi penyesuaian memungkinkan, agar penanganannya bisa dilakukan secara konsisten dan baik, ”kata Askolani.

Source