TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal Center for the Syarikat Islam Ideological Defense (Perisai) Harjono meminta dengan sungguh-sungguh kepada pihak berwenang Indonesia untuk menjamin status halal Sinovac China vaksin sebelum digunakan secara besar-besaran untuk program vaksinasi COVID-19 pemerintah.
Untuk tujuan ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia (BPOM) juga harus menyelesaikan studi komprehensif dan ketat tentang vaksin sebelum memberikan izin penggunaan darurat (EUA) untuk alasan keamanan, katanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.
Harjono berpendapat bahwa status halal, atau dapat diterima secara agama menurut hukum Muslim untuk konsumsi, dan keamanan vaksin Cina ini adalah faktor penentu yang sangat diperlukan dan penentu setelah administrasi masif yang akan segera terjadi di tengah fakta bahwa persentase penurunan kejadian penyakit di antara mereka dalam kelompok yang divaksinasi masih belum diketahui.
Harjono juga mengupayakan transparansi berkelanjutan dari BPOM terkait dengan proses penelitian dan kelengkapan dalam melakukan studi ilmiah tentang vaksin China sebelum menyetujui distribusinya dengan mempertimbangkan keselamatan publik.
“BPOM harus hati-hati dan transparan dalam proses penelitian karena kepentingan keselamatan masyarakat melampaui segalanya. Harus ada standar keilmuan yang diterapkan oleh lembaga demi akuntabilitas,” tandasnya.
Sebagai gantinya, Harjono mengimbau masyarakat untuk mendukung dan mengawal uji klinis vaksin tersebut untuk memastikan proses standarisasi pemeriksaan terpenuhi sebelum BPOM mengeluarkan EUA-nya.
Untuk tujuan ini, ia menarik perhatian badan tersebut untuk tidak mengabaikan standardisasi ilmiah dari uji klinis vaksin Sinovac untuk satu-satunya tujuan memenuhi “tenggat waktu”.
“Kami yakin ada target waktu dan pencapaian yang ingin dicapai pemerintah. Namun, BPOM diharapkan tetap berkomitmen untuk menerapkan standardisasi keilmuan secara ketat untuk menjamin khasiat, mutu, dan keamanan bagi masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Kerja Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan bahwa BPOM telah menunggu hasil uji klinis dan data dari Sinovac Biotech China sebelum mengeluarkan EUA-nya.
“Kami optimistis BPOM segera menerbitkan izin penggunaan darurat, dan saat ini masih menunggu data dari Sinovac serta hasil uji klinis yang dilakukan di Bandung (Jawa Barat) dan Brazil yang dijadwalkan selesai pada 15 Desember,” Hartarto, merangkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tercatat pada tanggal 14 Desember 2020.
Pemerintah secara konsisten menyatakan keyakinannya bahwa vaksin COVID-19 akan membantu mengatasi pandemi yang telah menjadi ancaman besar bagi kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Selama beberapa bulan terakhir, pihaknya telah berupaya mengamankan potensi vaksin COVID-19 bagi masyarakat Indonesia melalui kerja sama bilateral dan multilateral.
Indonesia bekerja sama dengan China dan Inggris untuk pengadaan dan penyediaan vaksin COVID-19.
Pemerintah juga mendukung upaya penelitian untuk mengembangkan COVID-19 di negaranya sendiri vaksin, Merah Putih (Merah Putih), dinamai menurut warna bendera nasional.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini mengungkapkan, pemerintah kemungkinan akan memulai tahap pertama imunisasi COVID-19 pada minggu ketiga Desember tahun ini.
Pemerintah sedang menunggu EUA dari BPOM untuk memulai program tahap pertama.
Baca juga: Vaksin COVID-19 Harus Lengkap Biaya: Pejabat Kesehatan
ANTARA