Pembatasan Berlanjut, Nasib Hotel & Restoran Jakarta Makin Kritis

Jakarta, CNN Indonesia –

Asosiasi Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Terungkap, kondisi hotel dan restoran di ibu kota semakin berdarah sebagai akibatnya jarak sosial yang berlanjut.

Ketua BPD PHRI Sutrisno Iwantono mengatakan, pembatasan aktivitas masyarakat di DKI Jakarta menurunkan tingkat hunian hotel. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021.

Dalam 5 tahun terakhir, okupansi hotel mengalami penurunan dari sekitar 70 persen menjadi sekitar 56 persen. Kebijakan pembatasan sosial, lanjutnya, semakin menekan tingkat hunian.


“Bisa dibayangkan okupasi dulu 70 persen, sekarang 20 persen, rugi sangat berat,” ujarnya dalam diskusi tentang Meningkatnya Industri Hotel dan Restoran 2021, Minggu (17/1).

Jika kondisi ini terus berlanjut, dia memperkirakan banyak pengusaha hotel dan restoran yang tidak akan bertahan dan terpaksa tutup secara permanen. Namun, dia belum bisa memperkirakan berapa lama hotel dan restoran tersebut akan bertahan, karena tergantung kapasitas masing-masing hotel dan restoran.

“Berapa lama bisa bertahan saya tidak tahu, tapi kondisi 2-3 bulan ke depan kalau tidak ada perbaikan akan semakin sulit,” ujarnya.

Karena itu, dia meminta pemerintah pusat dan daerah membantu sektor ini. Hal ini karena hotel dan restoran merupakan sektor yang paling parah terkena dampak pandemi dan paling cepat terkena dampaknya, tetapi diperkirakan akan mengalami pemulihan terakhir.

“Sebaiknya pemerintah membuat program khusus agar wisatawan baik asing maupun domestik menginap beberapa hari di Jakarta, sehingga mereka menginap di hotel kita, makan di restoran kita, dan mengunjungi berbagai obyek wisata,” jelasnya.

Selain itu, mereka meminta pemerintah meringankan beban pajak dan biaya lainnya. Termasuk pajak perusahaan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak reklame, pajak air tanah, biaya listrik, pungutan tenaga kerja, dan pungutan lain yang akan dikurangi.

“Yang kami rasa memberatkan kami adalah tetap akan diberlakukan pajak hotel dan toko kecil. Selama ini pajak finalnya Rp 4,8 miliar (batas kena pajak final). Sepertinya ini akan diturunkan. jadi Rp 2 milyar, kalau dikurangi Rp 2 milyar saya kira akan. menimbulkan masalah yang serius di masa depan. Oleh karena itu kami usulkan untuk dinaikkan paling sedikit menjadi Rp7,5 milyar yang dikenakan pajak final bagi non hotel berbintang dan restoran kecil, ”jelasnya.

Ia mencatat, DKI Jakarta memiliki sekitar 991 hotel hingga 2019. Jumlah tersebut terdiri dari 397 hotel berbintang dan 594 hotel non bintang. Sedangkan jumlah rumah makannya jauh lebih banyak, diperkirakan mencapai puluhan bahkan puluhan ribu unit restoran.

(ulf / wis)

[Gambas:Video CNN]


Source