Nelayan Tolak Kapal Hisap PT Timah, Ini Kata Gubernur Babel

Memuat …

JAKARTA – Pengoperasian Kapal Produksi Suction (KIP) yang dimiliki PT Timah Tbk Di perairan Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) banyak dipertanyakan nelayan. Pasalnya, aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan milik negara tersebut dikatakan telah mengganggu aktivitas nelayan di kawasan tersebut.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan menjelaskan, masalah ini menjadi masalah sosial yang sangat mengganggu proses kehidupan masyarakat, terutama di beberapa wilayah pesisir yang banyak terjadi aktivitas penangkapan ikan.

(Baca juga: Pengeboran Darat dan Laut, PT Timah Habiskan Dana Rp 16,82 Miliar )

Ia mengatakan, gap atau permasalahan yang terjadi di Bangka Belitung, khususnya untuk permasalahan pertambangan di laut, sebenarnya sudah dapat diselesaikan dengan baik dan kebijakan ini terkait dengan penataan ruang laut khusus.

“Saat penyusunan Peraturan Daerah (Perda) kemarin, atas permintaan masyarakat, mereka minta tidak ada kegiatan pertambangan, dalam artian ada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang mereka minta. lama dicabut. kawasan budidaya atau perikanan tangkap, ”kata Erzaldi dalam forum diskusi Polemik Trijaya FM, Sabtu (19/12/2020).

(Baca juga: Peraturan Daerah Covid-19 Digugat ke Mahkamah Agung, Begini Tanggapan Wakil Gubernur DKI )

Namun, dalam realisasinya pada tahap ke-30 dari 33 tahapan penyusunan Perda, Erzaldi mengatakan bahwa dalam pembahasan dengan Kementerian dan Lembaga bersama pansus yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM. Sumber Daya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, permintaan atau keberatan muncul dari PT Timah dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan alasan pemerintah sudah berinvestasi dan sebagainya.

“Dan mohon maaf selama proses ini kami juga didampingi KPK karena disinyalir ada permainan dan sebagainya, tapi kami minta agar dikawal karena penyelesaian PT Timah di sini ada tapi ada IUP pribadi,” dia berkata.

(Baca juga: Jokowi Disarankan Libatkan KPK dalam Memilih Pengganti Menteri yang Tersandung Korupsi )

Kemudian akhirnya Perda tersebut disahkan dan IUP milik PT Timah tetap menjadi IUP Pertambangan. Ia mengatakan, setelah perda disahkan, pengoperasian kapal pengisap produksi yang aktif di lokasi tersebut semakin mendapat perlawanan dari masyarakat karena masyarakat berharap saat perda kemarin dicabut, hingga saat ini IUP di laut masih tetap. ada.

“Tapi ada IUP yang keberadaannya tidak diperbolehkan Perda, tapi masih aktif, hanya Perda ini yang lebih tinggi dari UU, IUP PT Timah dari UU, kemarin masyarakat lagi dilema, ada yang setuju, ada ada yang tidak setuju, dan kami insyaallah Pemprov akan mengevaluasi kembali amdal, ”ujarnya.

(ind)

Source