Munculnya truk terpal biru membawa bukti kasus korupsi yang sedang diburu KPK

Jakarta – KPK tidak menemukan barang bukti saat melakukan penggeledahan di dua lokasi, salah satunya di kantor PT Jhonlin Baratama di Kalimantan Selatan. KPK menyebutkan ada informasi bahwa dokumen tersebut diambil dengan truk.

Berdasarkan informasi yang kami terima, memang benar tim penyidik ​​KPK sudah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya truk, kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, melalui pesan singkat, Senin (12/4/2021). .

Truk tersebut konon ditemukan di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Namun, saat tim KPK datang, truk itu sudah hilang.

Dari foto yang diterima detikcom, truk itu terlihat diparkir di dekat mobil berwarna putih. Bak truk jungkit itu terlihat tertutup terpal biru.

Truk tersebut bercirikan warna kuning namun terlihat pudar. Dari foto yang diterima, tidak terlihat nomor polisi truk tersebut.

Sebelumnya, penggeledahan dilakukan pada Jumat (9/4). Dua lokasi yang digeledah, yaitu kantor PT Jhonlin Baratama dan satu lokasi di Kecamatan Hambalang, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Setelah melakukan penggeledahan, KPK tidak menemukan apapun dari kedua lokasi tersebut. KPK menduga alat bukti yang akan dicari sudah dihilangkan.

“Di dua lokasi tersebut tidak ditemukan bukti yang dicari KPK karena diduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kehilangan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Pencarian dilakukan terkait kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Ali menegaskan, KPK akan mengusut tuntas hilangnya alat bukti yang dimintakan itu.

Dugaan tentang penyebab hilangnya barang bukti kemudian bermunculan. Salah satunya adalah dugaan kebocoran informasi. Demikian disampaikan Zaenur Rohman peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM).

“Misalnya ada yang mencurigai adanya kebocoran informasi, ya, kemungkinan besar terjadi kebocoran informasi. Apakah itu penyebabnya? Entahlah, tapi proses hukumnya, kebocoran informasi sangat mungkin terjadi,” katanya, Sabtu (10/4).

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) juga menuding adanya kebocoran informasi dari penggeledahan tersebut. MAKI meminta Dewan Pengawas KPK bertindak.

“Saya minta Dewan Pengawas melakukan penyelidikan atas dugaan bocornya informasi tersebut,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Namun, mereka enggan menebak siapa yang membocorkan informasi tentang pencarian tersebut.

Ketua KPK Dewas Tumpak H Panggabean mengatakan, dugaan bocornya informasi penggeledahan harus diusut. Ia mengatakan, siapapun yang membocorkan informasi pencarian itu akan terlacak oleh pihaknya.

“Ya, harus diselidiki,” kata Tumpak.

Tonton video ‘Kasus KPK SP3 Sjamsul Nursalim, Ahli: Dampak Revisi UU KPK’:

[Gambas:Video 20detik]

(whn / haf)

Source