Mulai tahun 2022, pemerintah akan mengubah subsidi LPG 3 kg menjadi bantuan nontunai

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berencana mengubah subsidi 3 kilogram elpiji dan minyak tanah menjadi subsidi berbasis masyarakat dalam program perlindungan sosial alias bantuan nontunai.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan, jika disetujui, bantuan nontunai ini akan berlaku pada 2022.

Nantinya, penerima akan disesuaikan dengan Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) terkini milik Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca juga: Pertamina Pastikan Pasokan Bahan Bakar ke LPG Aman dalam 20 Hari Ke Depan

Transformasi ini akan mulai terjadi pada tahun 2022. Dilakukan dengan penyempurnaan sistem DTKS, hal ini dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data, sehingga datanya akan semakin banyak. dapat diandalkan dan akurat, ”kata Febrio dalam RDP Badan Anggaran DPR RI, Rabu (7/4/2021).

Febrio mengatakan skema subsidi diubah agar lebih tepat sasaran.

Pasalnya, saat ini pemberian subsidi elpiji dan subsidi lainnya tidak tepat sasaran akibat data yang tidak akurat.

Dia mengungkapkan, dari total subsidi elpiji 3 kilogram, hanya 36 persen yang dinikmati 40 persen warga termiskin.

Di sisi lain, 40 persen orang terkaya menikmati 39,5 persen dari total subsidi.

Baca juga: Gandeng ADNOC, Pertamina Jamin Kecukupan Pasokan LPG Nasional

“Nampaknya yang menikmati subsidi adalah orang-orang yang tidak berhak. Ini yang akan kita perbaiki kedepannya. Kita bisa mengacu pada data dari DTKS. Dan ini termasuk petani dan nelayan. Jadi kita bisa pastikan semuanya itu bisa terjadi.penutup, “kata Febrio.

Selain subsidi LPG 3 kilogram, subsidi lain yang akan ditransformasikan antara lain subsidi listrik dan subsidi pupuk.

Jika sesuai dengan anggaran Banggar, reformasi bantuan ini dapat segera dilakukan pada tahun 2022.

Untuk subsidi listrik misalnya, industri besar, usaha besar, dan rumah tangga kaya masih menikmati kompensasi.

“Ke depan kebijakannya akan dibuat lebih jelas, dan pelaksanaannya harus lebih jelas mengacu pada DTKS untuk memastikan subsidi diterima oleh yang berhak,” kata Febrio.

Baca juga: Pasca Kebakaran Kilang, Pertamina: Stok Pertaseries Cukup Selama 27 Hari, 17 Hari Elpiji

Terkait hal tersebut, pihaknya juga telah melakukan beberapa kali rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Koordinasi PMK Muhadjir Effendy.

Penghematan dari penyaluran subsidi yang ditargetkan dapat digunakan kembali untuk meningkatkan anggaran perlindungan sosial, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

“Kami sedang mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses transformasi ini. Secara keseluruhan anggaran semakin berkualitas,” jelasnya.

Source