Meterai Rp 10.000 untuk dokumen elektronik akan dibatalkan per 1 Januari 2021

ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerapan segel elektronik masih membutuhkan waktu persiapan.

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengenaan tarif baru materai Rp 10.000 untuk dokumen elektronik ditunda dari rencana semula mulai 1 Januari 2021. Belum bisa dipastikan kapan tarif materai baru akan diberlakukan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyiapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Termasuk aturan teknis mengenai dokumen segel elektronik.

Namun, Menkeu belum bisa memastikan kapan segel elektronik bisa diperoleh publik.

“Belum ada segel elektronik, infrastrukturnya sedang kita persiapkan. Pertama, buat infrastruktur bentuk, distribusi, dan penjualannya yang butuh persiapan. Dan mungkin 1 Januari 2021 tidak bisa dilakukan karena persiapannya akan memakan waktu,” ucapnya. Sri Mulyani dalam jumpa pers, Senin (21/12).

Baca juga: Meterai Rp 10.000 dapat menekan investor dengan transaksi kecil

Sri Mulyani mengatakan aturan pelaksanaan UU Meterai akan mengatur lebih lanjut tentang batas nilai wajar dokumen yang dikenai bea materai.

Dia menegaskan, meterai diberlakukan pada dokumen, bukan untuk transaksi jual beli. Menanggapi isu yang beredar, Sri Mulyani mengatakan pemerintah harus memperhatikan batasan dokumen yang dikenai bea materai dengan mempertimbangkan iklim investasi.

“Karena sekarang banyak yang bereaksi seolah-olah apalagi milenial, saya senang generasi milenial sudah sadar berinvestasi di saham dan sekuritas. Jadi kita tidak mau kehilangan minat dengan tumbuhnya investor yang akan terus berinvestasi di berbagai sekuritas, ”kata Menkeu.

Sri Mulyani menegaskan, tujuan penerapan meterai adalah untuk penyetaraan dokumen konvensional dan elektronik dalam pengenaan bea meterai.

“Sekarang meterai ini pajak atas dokumen atau peradaban. Tapi bukan pajak atas transaksi. Yang muncul sekarang seolah-olah setiap transaksi saham dikenai bea materai. Padahal ini pajak atas dokumen,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam UU 10/2020, selain memicu segel elektronik, peraturan tersebut juga menaikkan tarif bea materai saat ini, yakni Rp3.000 dan Rp6.000. Namun karena masih banyaknya stempel tarif lama yang beredar di masyarakat, segel lama tetap dapat digunakan asalkan jumlah yang terpasang Rp 10.000 atau lebih.

DONASI, Dapatkan Voucher Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terima kasih atas perhatiannya, terdapat voucher gratis senilai donasi yang bisa digunakan untuk berbelanja di KONTAN Store.



Source