Menteri Riset dan Teknologi sejak awal curiga ada pihak yang menginginkan BRIN menjadi lembaga otonom

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro sejak awal curiga memang ada kelompok yang menginginkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi lembaganya sendiri.

Dugaan tersebut berawal dari Kementerian Hukum dan HAM yang tidak pernah meratifikasi Peraturan Presiden tentang Badan Penelitian.

“Ternyata, alasan (Perpres Badan Riset) tidak muncul karena ada pihak yang menginginkan Badan Riset dipisahkan,” kata Bambang, Ahad, 11 April 2021.

Peraturan tentang Lembaga Penelitian semula ada dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019. Namun, peraturan ini hanya berlaku setahun dan berakhir pada 31 Maret 2020.

Presiden Joko Widodo kemudian menandatangani Perpres yang menjadi payung hukum BRIN pengganti Perpres Nomor 74 Tahun 2019. Namun hingga saat ini Kementerian Hukum dan HAM belum meratifikasinya. “Tapi sudah ditandatangani presiden pada 31 Maret 2020 sayangnyaHingga setahun kemudian, pelakunya tidak pernah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ”kata Bambang.

Belakangan, melalui surat nomor R-14 / Pres / 03/2021 tertanggal 30 Maret 2021, Presiden Jokowi meminta pertimbangan DPR terkait pelepasan Badan Riset dari Kementerian Riset dan Teknologi, agar lembaga ini menjadi miliknya sendiri. badan otonom di bawah presiden.

Bambang Brodjonegoro tidak menyebut siapa partai yang dimaksud. Padahal, sejak awal, dia menegaskan BRIN adalah lembaga di bawah kementerian. Ia pun meminta maaf kepada pegawai Badan Riset.

Baca juga: Main-main dengan Kementerian Investasi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional Ala Jokowi

Source