Mengakhiri Spekulasi Materai Transaksi Saham, Sri Mulyani Memerintahkan Dirjen Pajak dan OJK

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan telah memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait penerapan bea materai Rp. 10.000 untuk laporan transaksi atau konfirmasi perdagangan (TC) sebagai dokumen transaksi efek tanpa batasan nilai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ini sedang menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak untuk menyusun peraturan mengenai materai ini, termasuk skema pengenaan bea materai pada dokumen elektronik yang menggunakan stempel elektronik.

“Saya harap pertanyaan-pertanyaan spekulasi akhir-akhir ini dapat diakhiri, saya meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk berkoordinasi dengan otoritas moneter dan OJK dalam mengkomunikasikan kebijakan yang akan dilakukan dan dalam merumuskan kebijakan,” ujarnya dalam jumpa pers, Senin ( 21/12/2020).

Sri Mulyani menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Meterai yang memiliki substansi yang salah terkait pengenaan bea meterai untuk dokumen elektronik, dokumen TC dipastikan akan dikenakan bea meterai sebesar Rp10.000.

Namun, pengenaan tersebut tidak berlaku untuk transaksi per saham dan tidak berlaku untuk semua dokumen TC. Pemerintah akan mempertimbangkan batas nilai wajar untuk dokumen TC.

Sebagaimana dijelaskan, TC adalah dokumen elektronik yang diterbitkan secara berkala atau harian atas semua transaksi dalam periode tersebut. Menteri juga menjelaskan, meterai dikenakan untuk dokumen transaksi dalam satu hari, bukan transaksi per saham.

“Materai ini adalah pajak atas dokumen atau peradaban, materai bukan pajak untuk transaksi, karena [isu] yang muncul saat ini seolah-olah transaksi saham akan dikenakan bea materai, padahal bukan pajak untuk transaksi, tapi pajak atas dokumen, ”ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, pengenaan meterai adalah untuk menciptakan kesetaraan, baik untuk dokumen elektronik maupun dokumen konvensional dalam pengenaan meterai.

Dia menyampaikan, pengenaan bea materai pada dokumen elektronik tidak akan berlaku mulai 1 Januari 2020. Pemerintah sedang mempersiapkan infrastruktur segel elektronik, antara lain berupa segel, cara distribusi, dan cara penjualan.

Konten Premium

Masuk / Daftar


Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga yang terkena virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, bantu donasi sekarang! Klik di sini untuk lebih jelasnya.

Source