Materai Rp 10.000 di Bursa? Duh … seperti bro ‘Siksaan Neraka’!

Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian berencana mengenakan bea materai pada masing-masing Konfirmasi Perdagangan (TC) sekuritas yang ditransaksikan di bursa.

Artinya, setiap transaksi saham, obligasi, dan efek utang lainnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dikenakan biaya sebesar Rp10.000.

Aturan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Meterai. Bea meterai ini diberikan kepada investor tanpa batasan nilai nominal transaksi.

Tentunya regulasi baru yang kontroversial ini ditargetkan untuk meningkatkan penerimaan negara yang tentunya membutuhkan dana segar di tengah pandemi corona.

Namun, dalam bantahannya, Sabtu pekan lalu, saat publik ramai menolak materai untuk transaksi saham, DJP akhirnya angkat suara.

DJP menegaskan, saat ini pihaknya masih menyusun peraturan pelaksanaan UU Bea Meterai.

“Pengenaan Bea Meterai akan dilakukan terhadap dokumen dengan memperhatikan batasan kewajaran nilai yang tercantum dalam dokumen tersebut dan memperhatikan kemampuan masyarakat,” tulis DJP dalam keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, Sabtu (19/19). 12/2020).

Namun, terdapat opsi pemberian fasilitas pembebasan Bea Meterai jika terdapat upaya untuk mendorong atau melaksanakan program dan / atau kebijakan pemerintah dari lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan.

“DJP sedang berkoordinasi dengan otoritas moneter dan pelaku usaha untuk merumuskan kebijakan tersebut,” kata DJP lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya oleh BEI, kebijakan ini konon akan diberlakukan pada 1 Januari 2021.

Lalu bagaimana jika pemerintah benar-benar setuju?

Bayangkan saja setiap hari rata-rata ada 85.000 SID yang bertransaksi di bursa.

Artinya, sekuritas akan menerbitkan setidaknya 85.000 TC per hari, sehingga potensi penerimaan negara mencapai Rp 850 juta per hari.

Namun, apakah kebijakan ini akan efektif meningkatkan penerimaan negara?

Ataukah justru kebijakan ini justru kontraproduktif dan berakibat blunder karena investor ritel enggan bertransaksi di bursa lokal dan mematikan pertumbuhan investor ritel yang sedang naik daun di era pandemi?

Berikut ini adalah studi yang dilakukan oleh Tim Riset CNBC Indonesia.

Source