Massa Menolak Rencana Jual Beli Saham Dikenakan Bea Meterai Rp 10.000 Semua

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah membebankan meterai atau meterai atas transaksi surat berharga termasuk saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) membuat khawatir investor pasar modal.

Di media sosial, sejumlah investor ritel menolak rencana pengenaan bea materai Rp 10.000 atas transaksi saham. Penolakan ini tak hanya disampaikan melalui akun media sosial di Twitter dan Instagram, tapi juga mengajukan petisi.

Petisi itu sendiri ditujukan kepada Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo dan Bursa Efek Indonesia.

Sebagai investor ritel dengan modal kecil. Tentu saja biaya materai sangat memberatkan kami. Potensi investor ritel di masa mendatang sangat menjanjikan. Banyak orang mulai menyadari bahwa mereka ingin mengalihkan dananya untuk investasi di Pasar Modal Indonesia,tulis Inan Sulaiman, salah satu investor saham yang mengajukan petisi.

Baca juga: Ini Klarifikasi Ditjen Pajak Terkait Transaksi di Bursa Dikenakan Bea Materai Rp 10.000

Bantu kami, Hadirin sekalian di Indonesia! Kami adalah orang kecil yang mencoba mengubah nasib kami melalui Pasar Modal di Indonesia. Akan lebih baik jika peraturan terkait Biaya Materai per Konfirmasi Dagang dievaluasi dan direvisi. Paling sedikit diberi batas bawah materai Rp. 100.000.000 per TC agar tidak membebani kami pengecer kecil yang berusaha berjuang di Pasar Modal Indonesia, “katanya lagi.

Pengenaan meterai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan berlaku mulai 1 Januari 2021. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU Meterai) tanggal 26 Oktober 2020 ada ketentuan yang harus diperhatikan. oleh investor terkait dengan Transaksi Efek di Bursa.

Investor lainnya, Lukman Fahd, mengeluhkan hal serupa. Ia mengatakan, pengenaan bea materai Rp. 10.000 sangat memberatkan investor ritel karena jumlah nominal transaksinya relatif kecil.

Saya investor retail dan jumlah transaksinya kecil, kalau dikenai biaya 10 ribu per TC cukup memberatkan, “katanya di halaman Change.org.

Baca juga: Mengenal Penggunaan Bea Materai Rp 10.000 yang akan Berlaku di 2021

Penjelasan BEI dan Tanggapan Kementerian Keuangan

Sekretaris Perusahaan PH Bursa Efek Indonesia, Valentina Simon mengatakan, salah satu ketentuan dan penjelasan UU Bea Materai menyebutkan, setiap Trade Confirmation (TC) tanpa batasan nilai nominal yang diterima investor sebagai dokumen transaksi efek akan dikenakan Meterai. Pajak Rp 10.000 per dokumen. .

Yang dikenai Bea Meterai di TC adalah investor sebagai penerima dokumen sesuai dengan ketentuan dan penjelasan pada Pasal 3 angka 2 huruf e, Pasal 5, Pasal 8 angka 1 huruf b, dan Pasal 9 angka 1 meterai. Duty Law, ”kata Valentina dalam keterangan resminya seperti dikutip, Minggu (20/12/2020).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan gambaran tentang mekanisme pemenuhan Bea Meterai yang rencananya akan dituangkan dalam regulasi teknis dan diterbitkan oleh DJP dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Termasuk ketentuan teknis terkait penunjukan AB sebagai pungutan wajib, dan tata cara penyegelan secara elektronik.

“Ke depan, anggota bursa yang ditunjuk sebagai Pemungut Bea Meterai wajib memungut Bea Meterai dari investor atas setiap TC yang diterbitkan, kemudian wajib menyetorkannya ke Kas Negara dan melaporkan kegiatan penagihan dan penyetoran. ,” dia menambahkan.

Baca juga: Tagihan Materai, Tak Perlu Transaksi di Bawah Rp 5 Juta Hingga Tarif Naik Jadi Rp 10.000

Mulai tanggal 1 Januari 2021 setiap TC akan dikenakan Bea Meterai secara langsung dan sampai dengan ditetapkannya AB sebagai Kolektor, pemenuhan kewajiban Meterai menjadi tanggung jawab penanam modal.

Hal tersebut dapat dipenuhi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan / atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan DJP.

Menanggapi kekhawatiran pelaku pasar modal, Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyusun peraturan pelaksanaan.

Untuk itu, dia meminta masyarakat menunggu aturan turunannya kapan bea meterai akan diberlakukan untuk transaksi di bursa.

Baca juga: Mulai Awal Januari, Transaksi Investor di Bursa Dikenakan Materai Rp 10.000

“Hal ini kami sampaikan untuk dimaklumi sembari menunggu implementasi UU Meterai keluar,” kata Hestu.

Hestu mengatakan, pengenaan materai memang akan dilakukan pada dokumen. Tentunya dengan memperhatikan batasan nilai kewajaran yang tertera dalam dokumen dan memperhatikan kemampuan masyarakat.

Selain itu, kata Hestu, dalam rangka mendorong atau melaksanakan program dan kebijakan pemerintah dari lembaga yang berwenang di bidang jasa moneter atau keuangan, dapat diberikan fasilitas pembebasan bea materai.

“DJP sedang berkoordinasi dengan otoritas moneter dan pelaku usaha untuk merumuskan kebijakan tersebut,” ujarnya.

Baca juga: Tidak Hanya Anggaran Negara, Negara Bisa Memanfaatkan LPI dengan Saham BUMN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self Regulatory Organization (SRO) dan DJP terus berkoordinasi agar ketentuan teknis dan kebijakan pelaksanaan UU Bea Meterai tetap sejalan dengan program pendalaman pasar saat ini yang secara efektif telah meningkatkan pertumbuhan. dalam jumlah dan aktivitas investor ritel di Bursa.

Segala informasi terkini terkait penerapan UU Bea Materai akan disampaikan SRO kepada seluruh pelaku pasar modal, salah satunya melalui AB dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) sehingga dapat diteruskan kepada pihak terkait.

Selain itu, penerapan Undang-Undang Bea Meterai diharapkan tidak menyurutkan minat investor untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Baca juga: Ini Skema Penggunaan Dana APBN untuk Menyelamatkan Jiwasraya BUMN

(Sumber: KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya, Kiki Safitri | Editor: Bambang P. Jatmiko)

Source