Massa Menolak Bea Materai Rp 10.000 untuk Transaksi Saham

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menetapkan pada 2021 hanya akan memberlakukan tarif bea materai satu tarif saja, yakni Rp10.000 per meterai. Pengenaan meterai juga berlaku untuk transaksi surat berharga, termasuk saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ketentuan mengenai meterai tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan berlaku mulai 1 Januari 2021. Sayangnya, aturan ini ditolak mentah-mentah oleh investor saham ritel dalam negeri.

Penolakan juga disuarakan investor melalui kolom komentar berita CNBC Indonesia, akun media sosial Twitter, dan Instagram. Bahkan ada yang membuat petisi menolak materai Rp 10.000 untuk transaksi saham di platform change.org.

Ada dua petisi untuk menolak materai Rp 10.000 dan sudah ditandatangani lebih dari 9.000 orang.

Petisi pertama dibuat oleh Farissi Frisky yang ditandatangani oleh 6.061 orang. Petisi tersebut ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Presiden Joko Widodo, dan Bursa Efek Indonesia.

“Tahun 2020 adalah tahun kebangkitan kembali investor ritel di Indonesia. Jumlah investor yang meningkat signifikan, hal ini membuka kemungkinan besar bagi pasar modal di Indonesia,” tulis Farrisi dalam petisi ‘Tolak Materai Saham’, dikutip oleh CNBC Indonesia, Minggu (20 / 12/2020).

“Namun, pemerintah tidak mendukung investor muda ini untuk tumbuh. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai peluang untuk menambah pundi-pundi pemerintah melalui materai yang dikenakan untuk setiap konfirmasi perdagangan yang diterima investor,” kata Farrisi.

Inan Sulaiman yang mengaku sebagai investor juga menyuarakan permohonan penolakan materai Rp. 10.000. Petisi tersebut berisi ‘Evaluasi Bea Materai untuk Pasar Saham!’ Ini ditandatangani oleh 3.860 orang.

“Sebagai investor retail dengan modal kecil. Tentunya biaya materai sangat memberatkan kami,” tulis Inan dalam petisinya.

Inan juga menyarankan agar regulasi terkait Stamp Duty per Trade Confirmation (TC) dievaluasi dan direvisi. Minimal diberikan batas bawah materai senilai Rp 100 juta per TC.

“Agar tidak membebani kami para pengecer kecil yang berusaha berjuang di Pasar Modal Indonesia,” kata Inan melalui petisi yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Penolakan meterai atas transaksi saham juga disuarakan di akun Instagram @cnbcindonesia.

“Ini bully berkedok undang-undang. Katanya dia mengadvokasi para milenial / orang untuk mulai investasi saham, tapi malah makin susah. Beli 1 lot juga mikir lagi,” tulis akun @nanaoneesan.

Kampanye #YukNabungSaham yang selalu disuarakan oleh Bursa Efek Indonesia juga menarik perhatian net. Sebab, menurut netizen, tidak diwajibkan pembiayaan materai, akan membuat calon investor gagal berinvestasi di pasar modal.

“Bagi investor yang modalnya di atas Rp 100 juta mungkin tidak menjadi masalah, tapi bagi investor pemula yang modalnya hanya Rp 100 ribu ini masalah yang nyata. Jangan sampai kampanye promosi ‘Ayo Simpan Saham’ berubah menjadi ‘ Ayo Simpan Materai ‘, “tulis akun @ musyafak605. .

Di media sosial, komentar juga disampaikan di akun Instagram @indonesiastockexchange terkait penolakan aturan ini. Seperti yang diungkapkan oleh akun @ ewikyuki.173.

“Kalau setiap transaksi kena materai, bukankah itu akan membuat orang Indonesia yang tidak tahu tentang pasar modal semakin enggan, ya? Sementara itu, pemerintah mendorong untuk menabung, bukan? Tujuannya agar lebih banyak orang Indonesia. akan melek tentang pasar modal? “

Komentar lainnya juga disampaikan oleh akun @primaanp. “Serius, lama-lama stereotipe saham kembali menjadi kaya. Saham” hanya “untuk orang kaya yang dana besar.”

Source