Mantan Elit Demokrat Klaim Nama Moeldoko Dikeluarkan AHY

Jakarta, CNN Indonesia –

Politisi senior Darmizal mengatakan, pihaknya tidak pernah menyiapkan nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk mengambil alih kursi Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut dia, nama Moeldoko sebenarnya muncul setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menggelar jumpa pers dan menuding kalangan Presiden Joko Widodo ingin bermanuver merebut posisi AHY pada Pilpres 2024.

“Tidak ada persiapan khusus untuk itu (dukungan kepada Moeldoko),” kata Darmizal melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/2) malam.

“Yang mengangkat atau menyatakan masalah ini pada 1 Februari 2021 adalah ketua jenderal yang merasa akan menjadi kudeta,” katanya sinis.

Toh, menurut dia, tidak ada yang namanya kudeta di dalam partai. Pengambilalihan jabatan ketua umum hanya bisa dilakukan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) dan sudah diakui konstitusi.

Belakangan, usai jumpa pers DPP Partai Demokrat, Moeldoko diklaim mendapat dukungan. Darmizal juga tercatat sebagai salah satu orang yang hadir dalam jumpa pers menanggapi isu kudeta di lingkungan Partai Demokrat.

Dalam keterangannya, ia menyebut Moeldoko sebagai sosok yang layak memimpin lambang Bintang Mercy saat ini.

“Setelah deklarasi, banyak dukungan mengalir ke Pak Moeldoko dari berbagai daerah, dan harapan juga datang dari berbagai kalangan tokoh lintas organisasi kepada Pak Muldoko,” tandasnya.

“Bagi kami, lebih baik menyalakan lilin sebagai penerangan daripada mengomel di kegelapan,” kata mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat itu.

Ketua Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, membantah pernyataan Darmizal. Menurutnya, Moeldoko berencana mengambil alih Partai Demokrat dengan menemui sejumlah kader dan pelaku gerakan.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah kader Demokrat daerah telah didatangkan ke Jakarta dengan janji mendapat bantuan dana pascabencana. Dalam pertemuan itu, mereka juga membahas rencana presiden Moeldoko pada 2024.

“Itu bohong. Tentunya berdasarkan kesaksian para kader kita yang dibawa ke Jakarta dengan janji mendapat dana pascabencana,” ujarnya melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/2).

Menurut Herzaky, terdapat upaya terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pengambilalihan paksa Demokrat secara paksa oleh kader, mantan kader, dan non kader.

“Dalam rapat itu dibahas rencana presiden Moeldoko pada 2024. Untuk itu, perlu ada pemaksaan Partai Demokrat untuk mengambil alih melalui KLB, dan menempatkan Moeldoko sebagai Ketua Umum sebagai langkah menuju pemilihan presiden 2024,” ujarnya.

(thr / arh)

[Gambas:Video CNN]


Source