KTT akhir pekan tentang krisis kudeta Myanmar akan menjadi ujian bagi kredibilitas dan persatuan ASEAN, seorang pejabat senior Thailand mengatakan Kamis, di tengah meningkatnya jumlah korban tewas dan kekerasan di perbatasan baratnya.
Pasukan keamanan di Myanmar telah menewaskan sedikitnya 739 orang sejak kudeta militer 1 Februari yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, menurut kelompok pemantau setempat.
Militer Myanmar telah meningkatkan penggunaan kekuatan mematikan karena berusaha untuk memadamkan protes massa terhadap junta, dengan sekitar 250.000 orang sekarang mengungsi, menurut utusan PBB Tom Andrews.
Para pemimpin dan menteri luar negeri dari 10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara akan mengadakan pembicaraan tentang meningkatnya krisis Myanmar di Jakarta pada hari Sabtu.
Pemimpin kudeta Min Aung Hlaing akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk menghadiri KTT tersebut, dalam perjalanan luar negeri pertamanya sejak kudeta tersebut, Nikkei Asia melaporkan.
Keterlibatannya telah membuat marah para aktivis, kelompok hak asasi manusia, dan pemerintahan bayangan anggota parlemen Myanmar yang digulingkan.
Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha membahas KTT tersebut dalam panggilan telepon pada Kamis pagi.
Dalam percakapan tersebut, Prayut mengakui bahwa situasi di Myanmar merupakan masalah yang menantang bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan itu, menurut pernyataan pers.
Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Tanee Sangrat membenarkan Prayut akan mengirim Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai menggantikannya karena ia harus tinggal di rumah untuk menghadapi situasi virus corona yang melanda Thailand.
Negara-negara ASEAN menyadari ekspektasi internasional untuk memberikan hasil konkret dari pembicaraan tersebut, kata Tanee.
“Sekarang tergantung pada anggota keluarga ASEAN termasuk Myanmar untuk menjaga persatuan dan kredibilitas ASEAN,” kata Tanee pada konferensi pers online, Kamis.
Ada beberapa seruan agar Myanmar dikeluarkan dari blok tersebut, yang umumnya memiliki pendekatan lepas tangan ketika menyangkut urusan internal anggotanya.
Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, diperkirakan akan meninggalkan Bangkok menuju Jakarta untuk pertemuan di sela-sela KTT.
Kecaman internasional atas kudeta dan kekerasan terus berkembang, tetapi junta sejauh ini telah berhasil mengatasi reaksi keras tersebut.
Semalam, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi atas ekspor mutiara dan kayu Myanmar.
“Militer Burma memperoleh dana yang signifikan dari perusahaan milik negara di pasar sumber daya alam,” kata direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Andrea Gacki dalam sebuah pernyataan.