Korupsi dalam Dana Bantuan Sosial Mengalir Jauh

Jakarta, CNN Indonesia –

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjajaki kemungkinan uang mengalir ke partai politik sebagai akibat dari tindak pidana korupsi Asisten sosial (Asisten sosial) penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.

Kasus ini menyeret nama Menteri Sosial RI ke posisi tidak aktif sekaligus politisi PDI-P, Juliari Peter Batubara. Ia diduga menerima total Rp 17 miliar dari dua paket bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020. Jumlah tersebut diduga merupakan akumulasi dari fee Rp 10.000 per paket makanan.

Pemberian bantuan sosial penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI pada tahun 2020 saja memiliki nilai sekitar Rp5,9 triliun, dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam dua periode.

“Dia [Juliari] bendum parpol ya sebenarnya. Adakah aliran dana ke parpol tertentu yang dia ada? Ini adalah bagian darinya [materi penyidikan]. Nanti akan dijajaki lebih lanjut dalam prosesnya [pemeriksaan] saksi, ”kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Pemberantasan Korupsi KPK, Ali Fikri beberapa waktu lalu.

Hari demi hari. Investigasi terus berlanjut. Hingga kemudian muncul isu bahwa calon kepala daerah PDIP juga menerima hasil tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Juliari Batubara.

Seperti diberitakan Majalah Tempo, ada sejumlah pejabat maupun calon kepala daerah yang dicalonkan PDIP yang diduga menerima aliran uang dari kasus tersebut.

Uang tersebut bahkan disebut-sebut telah diterima ketua komisi di DPR RI kepada pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Program bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19 diduga dirancang sebagai proyek bancakan dengan mekanisme penunjukan langsung.

Selain itu, Juliari juga disebut secara khusus telah membentuk tim khusus untuk menyeleksi vendor atau perusahaan penyedia paket sembako, penyedia goodie bag, dan layanan pengiriman bantuan kepada kelompok penerima.

Ada enam perusahaan yang diduga menerima proyek penyaluran bansos dari Kementerian Sosial. Selama beberapa bulan terakhir, mereka telah menerima jutaan proyek paket bansos dengan rata-rata nilai anggaran di atas Rp. 300 miliar.

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex merupakan salah satu dari enam perusahaan yang ditunjuk Kementerian Sosial untuk mengerjakan proyek pembuatan tas kain untuk penyaluran bansos. Padahal, awalnya, proyek ini dijanjikan kepada usaha kecil dan menengah.

Nama Sritex muncul setelah mendapat rekomendasi dari putra Presiden Joko Widodo yang mencalonkan diri di Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Menanggapi hal tersebut, manajemen PT Sritex membantah dan mengaku tidak pernah berinisiatif meminta proyek pembuatan tas kain untuk penyaluran bansos Covid-19 di Jawa Tengah. Tawaran tersebut, menurut Corporate Communication PT Sritex, Joy Citradewi sebenarnya datang dari Kementerian Sosial.

“Informasi dari Pemasaran, kamipendekatan oleh Kementerian Sosial untuk reservasi [tas] bansos ini, ”kata Corporate Communication PT Sritex Joy Citradewi, Minggu (20/12).

Dalam kunjungannya ke pabrik Sritex di Kabupaten Sukoharjo pertengahan Juli lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras mengatakan pihaknya bekerjasama dengan PT Sritex membuat 1,9 juta tas kain.

Namun, Joy enggan membeberkan harga dan jumlah tas yang dipesan Kementerian Sosial. Ia pun mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan Gibran yang disebut-sebut telah merekomendasikan agar perusahaannya mendapatkan proyek pembuatan tas kain bansos.

“Tidak ada komunikasi dengan Mas Gibran,” kata Joy.

PDIP sendiri membantah tudingan soal aliran uang. Ketua Dewan Pemenang Pemilu DPP PDIP, Bambang ‘Pacul’ Wuryanto, menentang pihak yang menuding partainya menerima uang hasil tindak pidana korupsi.

“Saya pastikan dia tidak bisa membuktikannya. Saya ketua umum pemenang pemilu. Biar saya tahu kalau ketua pilkada marah,” kata Bambang saat dihubungi lewat telepon ke CNNIndonesia.com, Minggu (20/12). .

Pemotongan dana bansos untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020 ini disinyalir dirancang sejak awal.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, dari Rp. 300.000 biaya per paket makanan, ada margin Rp. 70.000 yang akan dibagikan ke sejumlah pihak, yakni pemilik kuota 40 persen, pencipta 10 persen dan pemasok 50 persen.

Ali Fikri mengatakan penyidik ​​akan mendalami informasi ini termasuk memeriksa sejumlah saksi.

“Saat ini proses penyelesaian berkas perkara masih berlangsung,” kata Ali Fikri, Senin (21/12).

“Namun, tentu kami belum bisa menyampaikan materi terkait penyidikan saat ini karena semua akan terbuka pada waktunya saat proses persidangan dibuka untuk umum,” lanjutnya.

(ryn / bmw)

[Gambas:Video CNN]


Source