Kepala BPN: Kalau Ada Mau Tarik Sertifikat, Jangan Layani! Semua halaman

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN), Sofyan Djalil, menanggapi kontroversi perubahan sertifikat fisik tanah menjadi sertifikat tanah elektronik (sertifikat el) yang saat ini menjadi kontroversi di kalangan Komunitas.

Menteri Sofyan Djalil menegaskan Kementerian ATR / BPN tidak akan mencabut sertifikat fisik tanah yang masih milik masyarakat. Menurut Sofyan, banyak orang yang salah paham terkait penggantian sertifikat elektronik ini.

“BPN tidak akan pernah mencabut sertifikat. Jika ada yang mengaku dari BPN ingin mencabut sertifikat, jangan dilayani,” kata Sofyan seperti dikutip dari Antara. Antara, Jumat (5/2/2021).

Meski demikian, lanjutnya, pemerintah dalam hal ini BPN tetap akan melanjutkan program pemindahan sertifikat tanah dari fisik ke elektronik sertifikat tanah atau el sertifikat.

Sofyan juga tidak merinci apakah fisik sertifikat tanah yang saat ini berbentuk kertas akan ditarik ke kantor BPN jika peralihan ke sertifikat tanah elektronik sudah selesai.

Baca juga: Soal Sertifikat Tanah Elektronik, Perbankan Tunggu Arahan Kementerian ATR

“Sertifikat yang ada tetap berlaku sampai nanti dialihkan ke media elektronik,” kata mantan Menteri BUMN itu.

Sebelumnya, Kementerian ATR / BPN telah resmi merilis peraturan agraria baru terkait bukti kepemilikan tanah melalui sertifikat tanah dalam bentuk sertifikat elektronik.

Nantinya, bukti kepemilikan tidak lagi dalam bentuk sertifikat tanah atau buku tanah kertas, melainkan sertifikat tanah elektronik atau sertifikat el yang datanya termasuk dalam sistem pertanahan.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Peraturan tersebut ditandatangani dan berlaku mulai 12 Januari 2021.

Baca juga: Bersiap, Semua Sertifikat Tanah Asli Akan Dicabut ke Kantor BPN

“Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik telah diterbitkan sebagai dasar pelaksanaan sertifikat elektronik,” jelas Kepala Biro Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang. / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) Yulia Jaya Nirmawati dalam keterangannya yang dikutip dari Tunai.

Melalui peraturan ini, pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dapat dilakukan secara elektronik, baik untuk pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data.

Kementerian ATR / BPN kini mulai mempersiapkan langkah-langkah pelaksanaan pendaftaran tanah elektronik.

“Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik akan dilaksanakan secara bertahap dan akan diatur oleh Menteri,” tambah Yulia.

Baca juga: Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Sertifikat Tanah Elektronik

Hasil pendaftaran tanah secara elektronik (sertifikat tanah) akan berupa data, informasi dan / atau dokumen elektronik. Data tersebut adalah data pemegang hak, data fisik, dan data yuridis bidang tanah yang sah dan terjaga keasliannya.

Semua produk layanan sertifikat tanah elektronik ini akan disimpan di Database Sistem Elektronik.

Yulia juga menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan pendaftaran sertifikat tanah elektronik ini. Pasalnya, pelaksanaan pendaftaran sertifikat tanah dengan sistem elektronik dilakukan secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan sistem elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah nantinya meliputi pendataan, pengolahan dan penyajian. Hasil pengoperasian sistem elektronik ini berupa sertifikat tanah dalam bentuk dokumen elektronik.

Baca juga: Penerapan Sertifikat Tanah Secara Elektronik Untuk Mendongkrak Peringkat EODB Indonesia?

Tujuan penggunaan sertifikat tanah elektronik adalah untuk meningkatkan indikator bisnis dan pelayanan kepada masyarakat.

Serta mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Ke depan tidak ada lagi sertifikat tanah dalam bentuk kertas, yang semuanya dalam bentuk sertifikat tanah elektronik atau sertifikat el.

Memang untuk bisa merealisasikan sertifikat elektronik ini instansi terkait harus terlebih dahulu memvalidasinya dengan sertifikat tanah sebelumnya.

Baik dari segi data, luas lahan dan sebagainya. Setelah validasi selesai dan selesai, maka sertifikat tanah dapat diganti dengan sertifikat elektronik.

Nantinya, sertifikat tanah elektronik akan disimpan di database secara elektronik ke alamat penyimpanan masing-masing.

Baca juga: Mulai tahun ini sertifikat tanah tidak lagi dalam bentuk fisik kertas

Dengan sertifikat tanah elektronik yang disimpan dalam database, pemilik tanah dapat mencetak atau mencetak sertifikat tanah elektroniknya kapanpun dan dimanapun.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 16, yaitu:

(1) Penggantian sertifikat menjadi e-certificate meliputi penggantian buku tanah, dokumen ukur dan / atau gambar denah unit rumah susun menjadi dokumen elektronik.

(2) Penggantian e-certificate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah, surat ukur, dan / atau gambar denah datar.

(3) Kepala Kantor Pertanahan mencabut sertifikat untuk digabungkan dengan buku tanah dan disimpan sebagai dokumen di Kantor Pertanahan.

(4) Semua dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipindai dan disimpan dalam Basis Data.

Baca juga: Sertifikat Tanah Tidak Lagi Pakai Kertas, Bagaimana Warga Berencana Membeli Tanah?

Source