Kemendagri: Risma Diberhentikan dari Walikota Surabaya Sejak Dilantik Menjadi Menteri Sosial Hal. All

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan Tri Rismaharini otomatis dicopot dari jabatannya sebagai Walikota Surabaya saat Presiden Joko Widodo dilantik menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia.

Akmal juga mengatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan kepala daerah dilarang merangkap jabatan.

Pengaturan tersebut sesuai dengan Pasal 78 ayat 2 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca juga: Rangkap Jabatan Menteri Sosial dan Walikota, Risma: Sudah Izin Presiden PP

Pasal 78 berbunyi “Kepala daerah diberhentikan karena telah ditetapkan jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang bersamaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan., “kata artikel itu.

“Dia sudah diberhentikan sejak diangkat sebagai pejabat baru. Ada larangan merangkap jabatan. Saat dilantik langsung berhenti,” kata Akmal saat dihubungi, Kamis (24/12/2020).

Akmal juga menjelaskan, setelah Risma dilantik menjadi Menteri Sosial, Walikota Surabaya akan digantikan Wakil Walikota Surabaya.

Hal tersebut, kata Akmal, sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa jika walikota definitif belum diangkat, maka wakil walikota menjalankan tugasnya sehari-hari.

“Wakil walikota (menggantikan), itu otomatis. UU 23/2004 kalau kepala daerah mangkir atau tidak lagi (menjabat) maka wakil kepala daerah yang melaksanakan tugas,” ujarnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai pernyataan Risma bahwa dirinya akan menghadiri acara di Surabaya sebagai Walikota Surabaya, Akmal mengatakan hal tersebut akan mengganggu aturan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

“Itu (pernyataan Risma) akan rancu dengan keberadaan UU Kementerian Negara,” pungkasnya.

Baca juga: Khofifah tentang Pengganti Risma: Prosedurnya Sederhana, Aturannya Jelas

Adapun Undang-Undang Kementerian Negara Bab V tentang Pengangkatan dan Pemberhentian, Pasal 23 huruf c disebutkan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

Sebuah. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Komisaris atau direktur perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau

c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau Anggaran Belanja Daerah.

Kemudian, Pasal 24 Ayat 2 menyebutkan Menteri diberhentikan oleh Presiden karena beberapa alasan

Salah satunya, Pasal 24 Ayat 2 huruf d, yaitu Menteri diberhentikan dari jabatannya karena melanggar ketentuan larangan merangkap jabatan sebagaimana dalam Pasal 23.

Sebelumnya, Risma mengatakan untuk saat ini merangkap sebagai Menteri Sosial dan Walikota Surabaya.

Risma mengatakan, Presiden Joko Widodo mengizinkan dia untuk sementara waktu kembali ke Jakarta dan Surabaya.

Baca juga: ICW Minta Risma Mundur dari Jabatan

“Mungkin karena saya merangkap walikota sebentar. Saya sudah izin Presiden, ‘Tidak apa-apa Bu Risma pulang’,” kata Risma dalam penyerahan virtual jabatan Menteri Sosial di Kementerian Sosial. Negeri, Rabu (23 / 12/2020).

Risma mengaku akan kembali ke Surabaya untuk meresmikan jembatan, museum olah raga, dan agenda lain yang harus ia hadiri.

“Sayang kalau saya tidak meresmikan (jembatan) dan mau meresmikan museum olahraga karena ada jersey Rudi Hartono, raket Alan Budikusuma, saya ingin meresmikannya untuk anak-anak Surabaya,” ujarnya.

Source