Kelanjutan Vaksin Nusantara, KSAD, Menteri Kesehatan, dan BPOM Tandatangani Nota Kesepahaman

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait sel dendritik penelitian berbasis layanan.

Penandatanganan disaksikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhajir Effendy, yang berlangsung di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (19/4/2021).

“(Riset berdasarkan layanan sel dendritik) untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus SARS-CoV-2,” kata keterangan tertulis dari Dinas Informasi Angkatan Darat (Dispenad), Senin (19/4/2021).

Berdasarkan kesepakatan, penelitian nantinya akan dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Baca juga: Respon RSPAD Sebanyak 71,4 Persen Relawan Vaksin Nusantara Mengalami Kejadian Tak Diinginkan

Selain berpegang pada prinsip penelitian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, penelitian ini juga bersifat autologous.

Artinya penelitian tersebut hanya digunakan untuk pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan persetujuan distribusi.

“Studi ini bukan kelanjutan dari uji klinis adaptif fase 1 dari vaksin yang diturunkan dari sel dendritik autologus yang sebelumnya diinkubasi dengan Spike Protein Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona-2 (SARS-CoV-2) pada subjek yang tidak terinfeksi Covid-19 dan tidak memiliki antibodi antiSARS-CoV-2, ”tulis keterangan tertulis.

Karena uji klinis fase 1 yang sering disebut oleh berbagai kalangan sebagai program Vaksin Nusantara, masih harus merespon beberapa temuan BPOM yang bersifat alamiah. kritis dan utama, “dia menambahkan.

Baca juga: Pengembangan Vaksin Nusantara Tak Dipindahkan ke Rumah Sakit Tentara Gatot Subroto

Sebelumnya, Vaksin Nusantara sempat kontroversial karena BPOM belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinis (PPUK), namun sejumlah anggota DPR mengajukan diri mengembangkan Vaksin Nusantara.

Pengambilan sampel darah terkait uji klinis fase II dilakukan di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan proses pembuatan Vaksin Nusantara melewati proses yang telah disepakati.

Menurut Penny, vaksin Nusantara seharusnya sudah melalui tahap praklinis sebelum masuk ke uji klinis tahap I. Namun, tim yang memproses vaksin menolak.

“Wah Vaksin Nusantara melonjak, saat itu sebenarnya belum di awal saat pembahasan awal harus praklinis dulu, tapi mereka menolak,” kata Penny kepada Kompas.com, Rabu (14/4/2021). .

Source