Kapolri Minta Maaf Atas Larangan Telegram Media Menunjukkan Kekerasan Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf atas surat telegram yang mengatur pelaksanaan pemberitaan konten kekerasan / dan / atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Sigit memahami munculnya berbagai tafsir atas surat telegram tersebut.

“Kami mohon maaf atas salah tafsir yang merepotkan teman-teman media. Sekali lagi kami selalu membutuhkan koreksi dari media dan teman-teman eksternal untuk membenahi kelembagaan Polri agar bisa lebih baik lagi,” kata Sigit dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021). .

Baca juga: Telegram Kapolres Dicabut, Polisi Sebut Apresiasi Kerja Jurnalistik

Sigit menjelaskan, semangat yang mendasari dikeluarkannya telegram itu agar polisi tidak bersikap arogan atau menjalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Melalui telegram ini, kata Sigit, pihaknya berpesan kepada seluruh anggota Polri untuk terus bertindak tegas, namun juga mengedepankan sisi humanis dalam penegakan hukum di masyarakat.

“Arahan saya, Polri bisa tampil tegas tapi humanis. Namun, kami melihat di media siaran masih banyak tampilan anggota yang arogan, oleh karena itu tolong bantu anggota agar lebih berhati-hati dalam bersikap di lapangan,” kata Sigit. .

Baca juga: Telegram Kapolres Larang Media Siaran Arogansi Polisi, Kontras: Bahaya Kebebasan Pers

Menurut Sigit, perilaku aparat kepolisian selalu menjadi sorotan masyarakat.

Tindakan arogan aparat Polri dapat merusak citra Polri yang saat ini sedang berusaha untuk lebih baik dan lebih profesional.

“Masih sering terlihat member tampil sombong dalam pemberitaan di media, hal-hal seperti itu harus diperbaiki agar penampilan member terlihat lebih baik, tegas tapi humanis,” ungkapnya.

Diakui Sigit, telegram itu menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan pers.

Dia menegaskan, telegram itu tidak dimaksudkan untuk membatasi kerja jurnalistik jurnalis media massa hingga ke polisi.

“Bukan melarang media untuk tidak merekam atau memotret anggota yang sombong atau melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Baca juga: Kapolri Cabut Surat Telegram tentang Larangan Media Menampilkan Kekerasan Polisi

Sigit mengatakan, Korps Bhayangkara masih membutuhkan kritik dan saran dari seluruh elemen masyarakat.

Sigit juga menyatakan, Polri menghargai peran media sebagai salah satu pilar demokrasi.

Nomor surat telegram ST / 750 / IV / HUM.3.4.5. Tahun 2021 sebelumnya ditandatangani Kapolri pada 5 April 2021.

Telegram memuat 11 poin tentang pelaksanaan pemberitaan yang mengandung kekerasan / dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Baca juga: Telegram tentang Larangan Media Siaran Kekerasan Polisi dicabut karena menimbulkan multitafsir di masyarakat

Salah satu isinya adalah melarang media menyiarkan tindakan polisi yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

Oleh karena itu, media diimbau untuk menyiarkan kegiatan polisi yang tegas namun humanis.

Surat Telegram tersebut kemudian dicabut melalui Surat Telegram Kapolri nomor ST / 759 / IV / HUM.3.4.5. Tahun 2021 ditandatangani Kepala Humas Polri, Inspektur Jenderal (Pol) Argo Yuwono atas nama Kapolri.

Source