Jozeph Paul Zhang masih berkewarganegaraan Indonesia

Jakarta

Tersangka kasus dugaan penistaan ​​agama, Jozeph Paul Zhang alias Shindy Paul Soerjomoelyono, telah melepas status kewarganegaraan Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan tidak ada data permohonan kehilangan kewarganegaraan atas nama tersebut.

“Tidak ada data permohonan kehilangan kewarganegaraan yang mengatasnamakan yang bersangkutan (Jozeph Paul Zhang atau Shindy Paul Soerjomoelyono-red),” kata Direktur Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) KPK. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Baroto, saat dikonfirmasi oleh detikcom, Selasa (20/4 / 2021).

“Yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai orang yang kehilangan WNI,” lanjutnya.

Shindy Paul Soerjomoelyono sendiri masih diburu Bareskrim Polri meski mengaku sudah melepas statusnya sebagai warga negara Indonesia. Mabes Polri membenarkan bahwa Jozeph Paul Zhang masih berkewarganegaraan Indonesia dan tidak pernah tercatat berganti kewarganegaraan.

“Iya (WNI). Datanya seperti itu. Sejak 2017 hingga April 2021, tidak ada nama JPZ dalam data WNI yang akan berganti kewarganegaraan,” kata Kabag Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan saat jumpa pers. di Mabes Polri, Selasa (20/4/2021).

Ramadhan membeberkan detail data orang yang berganti kewarganegaraan di Jerman sejak 2017. Namun, menurut dia, tidak ada nama Jozeph Paul Zhang atau Shindy Paul Soerjomoelyono di dalamnya.

Hasil Koordinasi Penyidik ​​dengan Atase Kepolisian KBRI Berlin serta diperoleh data dan informasi keimigrasian rinciannya sebagai berikut. Tahun 2018 ada 65 orang, tahun 2019 50 orang, tahun 2020 61 orang, dan sampai April 2021 ada 4 orang, “ujarnya.

“Sekali lagi datanya tidak ada yang namanya JPZ,” lanjut Ramadhan.

Karenanya, lanjut Ramadhan, Jozeph Paul Zhang wajib mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Pasalnya, Jozeph sempat mengaku sudah merelakan status WNI.

Artinya, dilihat dari datanya, JPZ masih berstatus Warga Negara Indonesia dan berhak serta berkewajiban untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ”pungkasnya.

(bar / imk)

Source