[INSIGHT] Tantangan digitalisasi bagi pengusaha mikro perempuan – Sel, 22 Desember 2020

Penurunan interaksi fisik dan mobilitas akibat pandemi COVID-19 mempengaruhi mata pencaharian masyarakat, terutama perempuan pengusaha mikro, yang menjual produknya di warung keliling, warung, dan tempat wisata.

Made, perajin wanita berusia 50-an dari Gianyar, Bali, menggantungkan hidupnya pada berjualan dekorasi kayu kecil dan gelang di Sukawati. Penghasilannya menurun hingga 80 persen sejak Bali menutup pintunya bagi wisatawan. Pada bulan Desember, pendapatannya perlahan pulih tetapi belum mencapai tingkat sebelum pandemi.

Ia telah mencoba menjual produknya melalui media sosial dan platform e-commerce. Namun, hasilnya belum sebaik yang diharapkan. Dia merasa sulit untuk terikat dengan ponselnya, untuk membayar pulsa telepon, untuk mengambil foto yang bagus dari produknya dan untuk memasarkannya secara online.
Pengusaha mikro, menurut UU No. 20/2008, memiliki penjualan tahunan tidak lebih dari Rp 300 juta dengan nilai aset maksimal Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha.

Tidak ada data yang tersedia untuk umum tentang jumlah perempuan pengusaha mikro seperti Made. Pada 2017, Seno-Alday dan Bourne dari University of Sydney, menggunakan data populasi 2015, memperkirakan jumlahnya 24,7 juta.

Studi Bank Dunia tahun 2016 menegaskan bahwa mayoritas pengusaha perempuan termasuk dalam kategori mikro, seringkali menjalankan bengkel dari rumah mereka, membuat makanan tradisional, kerajinan tangan, dan pakaian.

Digitalisasi dapat menjadi solusi untuk mempertahankan usaha mikro selama pandemi dan seterusnya. Meski pertumbuhan ekonomi melambat, jumlah pembeli online melonjak 60 persen dari sebelum Maret 2020 hingga September 2020, menurut survei oleh McKinsey.

Ide tersebut diikuti oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Kementerian Informasi dan Komunikasi dengan merancang program yang bertujuan agar 10 juta UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) go digital pada akhir tahun 2020. Program tersebut meliputi pelatihan dan pemasaran untuk pengadaan pemerintah, bekerja sama dengan industri tertentu dan platform e-commerce.

Pada Oktober 2020, Kementerian Koperasi dan UKM mengaku telah melampaui target dengan 10,25 juta UMKM digitalisasi. Namun, tidak ada rincian lebih lanjut tentang proporsinya, seperti angka usaha mikro, berapa yang berasal dari pedesaan, berapa yang berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah, dll.

Dengan asumsi bahwa usaha mikro mencapai 98,7 persen dari UMKM, kita memiliki 10,1 juta usaha mikro yang telah beralih ke digital. Dengan 63,4 juta usaha mikro saat ini beroperasi, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dari tahun 2018, mendigitalkan lebih dari 53 juta usaha mikro merupakan tantangan besar.

Tugas berat berikutnya adalah membantu pengusaha mikro perempuan beralih ke digital. Ini penting karena wanita telah terpengaruh oleh pandemi secara tidak proporsional.
Sebelum pandemi, pengusaha mikro perempuan sudah terpinggirkan. Tambunan (2009) menemukan bahwa perempuan pengusaha mikro seringkali tunduk pada suami sebagai pengambil keputusan utama dalam urusan rumah tangga, termasuk usaha. Wanita, terutama di daerah pedesaan, juga terikat oleh pekerjaan perawatan sehari-hari. Selain itu, usaha mikro sebagian besar dijalankan oleh pengusaha yang tingkat pendidikannya tidak lebih tinggi dari sekolah dasar (Bank Indonesia, 2015; Tambunan, 2009).

Literasi digital akan memungkinkan perempuan pengusaha mikro menggunakan platform digital untuk mempertahankan bisnis mereka selama dan setelah pandemi. Ada dua langkah utama yang bisa dipertimbangkan pemerintah untuk mendukung perempuan pengusaha mikro.

Pertama, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah harus memimpin pembentukan database tunggal UMKM, khususnya pengusaha mikro. Niat ini diatur dalam Pasal 88 Omnibus Law Cipta Kerja, namun pencantuman data terpilah gender tidak ada. Kumpulan data yang lebih andal dan peka gender akan bermanfaat untuk merancang program pelatihan yang ditargetkan secara khusus bagi wirausaha mikro perempuan untuk beradaptasi dengan teknologi.

Kementerian harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai badan utama yang menangani data nasional, Kementerian Keuangan yang menangani program bantuan tunai, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagai lead sector dalam program digitalisasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan bank milik negara yang memiliki program dukungan yang ditargetkan untuk UMKM.

Membuat database tunggal sangatlah penting, karena Pasal 87 UU Cipta Kerja menyarankan definisi baru UMKM yang akan dimasukkan dalam peraturan pemerintah prospektif. Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat memprioritaskan perancangan program digitalisasi bagi perempuan pengusaha mikro di pedesaan dan dengan indeks literasi digital di bawah rata-rata nasional.

Kedua, program membutuhkan kesinambungan daripada pelatihan satu kali, dengan memprioritaskan kualitas daripada kuantitas. Pelatihan harus menghindari penyajian teori secara online atau metode pembelajaran jarak jauh. Sebaliknya, perlu mempertimbangkan pembelajaran bertahap dengan menekankan pada praktik. Seperti yang terjadi di Swedia, fasilitator program haruslah penduduk setempat yang mengenal pengusaha mikro perempuan.

Terakhir, penyederhanaan prosedur pendaftaran dan perizinan untuk penjualan online sangat penting. Pada Mei lalu, Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua pengusaha, termasuk pengusaha mikro, mendapatkan izin berjualan online. Pengusaha perlu mendaftar dan mengisi data dan dokumen yang diperlukan melalui platform online single submission (OSS).

Meski proses OSS terlihat sederhana, namun akan diikuti dengan birokrasi untuk mendapatkan izin lain, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan Tetap (SIUP), Surat Izin Industri Rumah Tangga Pangan (SPP-IRT), Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi halal. Undang-Undang Penciptaan Kerja menjamin satu lisensi untuk usaha mikro dan kecil, tetapi implementasinya di lapangan masih harus dilihat.

Faktanya, sebuah studi Korporasi Keuangan Internasional tahun 2016 tentang perempuan pengusaha menemukan 33 persen perempuan pengusaha menganggap proses pendaftaran dan perizinan terlalu rumit, dan 27 persen perempuan pengusaha tidak melihat manfaat dari mendapatkan izin atau mendaftarkan usaha mereka.

——

Penulis adalah peneliti di Center for Indonesian Policy Studies

Periode premi Anda akan kedaluwarsa dalam 0 hari

tutup x

Berlangganan untuk mendapatkan akses tak terbatas Dapatkan diskon 50% sekarang

Source