Indonesia Punya Modal Kuat untuk Menegur Myanmar, Berani?

Pendukung militer Myanmar menghadiri demonstrasi menentang Komisi Pemilihan Umum Bersatu, pemerintah terpilih dan kedutaan asing, di Yangon, Myanmar, Sabtu (30/1/2021). Foto: ANTARA FOTO / REUTERS / Shwe Paw Mya Tin / AWW / djo

jpnn.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia diharapkan berperan besar dalam mendorong Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) dan lembaga kerja sama dunia lainnya untuk mengambil sikap tegas dalam menyikapi kudeta militer di Myanmar awal pekan ini.

Harapan tersebut disampaikan sejumlah aktivis prodemokrasi, mantan anggota dewan perwakilan rakyat, dan pembela hak asasi manusia di Indonesia pada seminar yang diselenggarakan oleh Migrant CARE, Human Rights Working Group (HRWG), Asia Democracy Network (ADN), Flinders Bridge, dan SAFENet, Kamis (4/2).

Eva Sundari, mantan anggota DPR dan salah satu aktivis ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), mengatakan Indonesia diharapkan bisa berperan di setiap level, mulai dari pemerintahan, parlemen, hingga masyarakat sipil.

Eva mengatakan harapan itu juga merupakan permintaan yang disuarakan oleh organisasi masyarakat sipil di Myanmar.

Pemerintah Indonesia, menurut Eva, memiliki hubungan baik dengan pihak berwenang di Myanmar, khususnya dalam menangani krisis kemanusiaan di Rakhine.

“Indonesia memberikan dukungan konkrit untuk masalah Rohingya, memiliki dasar yang dalam dan bantuan yang konkrit. Di negara bagian Rakhine ada sekolah yang dibangun, ada beasiswa yang terus dicairkan, ada bantuan kemanusiaan, (Indonesia, red) terus ada. hubungan baik (dengan Myanmar, red), ”kata Eva, salah satu pembicara seminar.

Ibukota hubungan baik ini, menurut Eva, harus digunakan untuk mempengaruhi negara-negara anggota ASEAN untuk menyampaikan pesan tegas terhadap situasi di Myanmar.

Negara-negara anggota ASEAN telah menunjukkan sikap yang terbagi dalam masalah kudeta militer di Myanmar. Beberapa negara seperti Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina dengan tegas menyatakan kudeta adalah urusan dalam negeri Myanmar.

Source