Impian Jokowi Bikin Pengusaha Warteg Naik Kelas

Jakarta, CNN Indonesia –

Administrasi Kepresidenan Jokowi menawarkan berbagai fasilitas untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan pengusaha warteg untuk bertahan hidup di tengah pandemi covid-19. Pemerintah juga ingin UMKM dan pengusaha warteg berangsur-angsur naik pangkat.

Fasilitas yang telah disiapkan antara lain peningkatan batas kredit usaha rakyat tanpa jaminan (KUR) dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta, sedangkan pagu KUR UMKM meningkat dari Rp. 500 juta-Rp. 10 milyar sampai dengan Rp.

Kemudian, subsidi bunga kredit UMKM, bantuan tunai (BST), dan biaya penjaminan. Pemerintah juga telah mengalokasikan dana sekitar Rp. 186,81 triliun untuk UMKM dalam National Economic Recovery Program (PEN) 2021.


Selain itu, pemerintah juga memberikan bimbingan teknis kepada pengusaha warteg untuk membuka lapak di market place dan laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) melalui Pengadaan Pertahanan.

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah mendata 1.322 pengusaha warteg di Jabodetabek untuk masuk ke dalam website LKPP.

Kemenkop UKM juga menyatakan, pengusaha warteg mendapatkan fasilitas jaring pengaman sosial (JPS) dari lima BUMN senilai Rp 125 juta.

Kelima BUMN tersebut adalah PT BNI (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Jamrindo (Persero), PT Askrindo (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

Lantas, apakah semua kebijakan tersebut mampu membuat para pelaku UMKM dan warteg naik kelas?

Menurut Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, sejumlah fasilitas yang diberikan pemerintah telah mendongkrak pembiayaan bagi pengusaha warteg dan UMKM. Hal ini terlihat dari kenaikan pagu KUR tanpa jaminan dan KUR UMKM.

Fasilitas tersebut juga diberikan guna mendukung ambisi pemerintah untuk menggenjot penyaluran kredit UMKM hingga lebih dari 30 persen dari total kredit di tahun 2024. Diketahui, saat ini rata-rata penyaluran kredit UMKM hanya 18 hingga 20 persen.

Masalahnya, jika pemerintah hanya fokus pada pembiayaan, kebijakan yang dikeluarkan tidak akan efektif. Toh, permintaan alias daya beli masyarakat masih rendah.

[Gambas:Video CNN]

“Kalau melihat insentif pemerintah terhadap pembiayaan. Pembiayaan untuk peningkatan UMKM boleh-boleh saja, tapi saat pandemi sisi demand tidak terselesaikan, hanya saja pembiayaan ini tidak efektif,” ujarnya. CNNIndonesia.com, Selasa (6/4).

Jika permintaan masih rendah, namun penyaluran kredit kepada UMKM terus digenjot, dikhawatirkan penyaluran kredit menjadi lebih berisiko. UMKM yang memiliki kredit berpotensi tidak dapat melunasi utangnya karena tidak ada yang membeli dagangannya.

Untuk mendorong permintaan tersebut, Faisal menilai pemerintah harus memperluas pasar bagi pelaku usaha kecil seperti warteg untuk menggandeng perusahaan besar. Pemerintah juga dapat bertindak sebagai mediator antara pengusaha kecil dan besar.

Jika berhasil, maka warteg atau UMKM lainnya tidak hanya akan muncul di halaman resmi LKPP atau e-commerce. Pengusaha warteg juga berpotensi mendapatkan kontrak kerja sama tambahan dengan perusahaan besar.

“Yang kurang adalah kemitraan antara usaha besar dan kecil. Bahkan bisa memperluas pasar dan membangun kemitraan,” jelas Faisal.

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menilai upaya pemerintah memasukkannya ke dalam situs resmi LKPP dan e-commerce bisa menjadi solusi sementara di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, tren transaksi online semakin meningkat.

“Kalau bicara warteg kebanyakan di kampus atau lingkungan konstruksi tapi sekarang sudah sepi jadi tidak ada pelanggan, ini agak susah, jadi harus masuk ke sektor digital,” kata Fithra.

Bahkan, Fithra melihat keputusan pemerintah memasukkan warteg di situs resmi LKPP dan e-commerce juga bisa menjadi solusi pemasaran jangka panjang bagi para pengusaha warteg. Mereka akan memiliki banyak pilihan dalam memasarkan produknya.

Namun, hal ini sangat bergantung pada masing-masing pengusaha warteg. Jika mereka bisa beradaptasi dengan teknologi, otomatis pasar mereka akan berkembang.

Pemerintah, kata Fithra, juga harus mengutamakan warteg dalam menyediakan katering untuk acara-acara yang diselenggarakan oleh kementerian / lembaga.

Ini akan berdampak positif karena akan menambah pendapatan bagi para pengusaha warteg.


Waspadai Risiko Kredit Macet

BACA HALAMAN BERIKUTNYA


Source