Hutang Mencapai Rp. 6.000 Triliun, Kapan Indonesia Bisa Melunasinya? Semua halaman

KOMPAS.com – Sampai dengan akhir Desember 2020 tercatat Indonesia memiliki hutang sebesar Rp. 6.074,56 triliun.

Angka ini setara dengan 38,68 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Dilaporkan Kompas.com, Minggu (17/1/2021), angka utang Indonesia diperoleh berdasarkan Laporan APBN.

Dibandingkan tahun 2019, nilai utang Indonesia meningkat sebesar Rp1.296 triliun atau 27,1 persen.

Kapan hutangnya akan lunas?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan Indonesia diperkirakan tidak akan mampu melunasi utangnya bahkan pada tahun 2050.

Menurut dia, ada utang yang akan jatuh tempo hingga 2050, termasuk obligasi global yang diterbitkan tahun lalu.

Namun, jika sudah jatuh tempo, utang tersebut akan dilunasi dengan menerbitkan utang baru sehingga tidak mungkin untuk melunasinya.

“Tidak ada kosakata untuk hutang lunas, karena ketika jatuh tempo akan dilunasi dengan menerbitkan hutang baru,” kata Bhima. Kompas.com, Minggu (17/1/2021).

Baca juga: Utang Pemerintah Capai Rp. 6.000 Triliun

Selain itu, model APBN yang didesain tetap defisit juga membuat Indonesia sulit keluar dari ketergantungan utang.

Dengan kondisi ini, hal yang perlu dikhawatirkan adalah hutang overhang atau debt overhang, yaitu kondisi hutang yang semakin membengkak sehingga perekonomian sulit tumbuh lebih tinggi.

Bhima menyamakannya dengan kapal. Saat kapal kelebihan muatan, maka akan sulit untuk bergerak cepat.

“Karena setiap tahun bunga utang menyumbang 19 persen pendapatan negara, maka uang yang seharusnya digunakan untuk belanja pendidikan, kesehatan, dan pembangunan akan dibagi untuk membiayai pembayaran bunga utang dan cicilan pokok,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menilai, akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi 7-10 persen dan luput darinya jebakan pendapatan menengah.

Dia menjelaskan, langkah terbaik yang harus dilakukan pemerintah adalah mengontrol pengeluaran pemerintah agar utang terkendali.

Baca juga: Hutang Menumpuk di 2020? Begini Cara Melunasinya hingga Akhir 2021

Menurutnya, belanja yang sifatnya boros dan hanya menggemukkan birokrasi, seperti belanja pegawai dan belanja barang, harus dipangkas.

“Belanja infrastruktur yang tidak mendesak juga bisa dipotong. Selain itu, belanja dengan tingkat korupsi yang tinggi harus ditertibkan,” kata Bhima.

“Misalnya kemarin, saya setuju untuk tidak menyediakan sembako tetapi melakukan transfer tunai untuk mencegah korupsi bansos,” lanjutnya.

Jika pemerintah bisa ditertibkan, kata Bhima, beban kewajiban membayar utang setidaknya bisa dikurangi.

Baca juga: Prediksi Hutang Terus Meningkat, Indef: Jadi Beban Warisan Berat untuk Presiden Mendatang


KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo
Infografis: 10 negara dengan utang luar negeri tertinggi

Source