Gubernur Sumsel: Sholat Tarawih dan Buka Puasa Bersama, Hal Penting Prokes Semua

PALEMBANG, KOMPAS.com – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru tetap memperbolehkan masyarakat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan selama Ramadhan 2021.

Masyarakat boleh melakukan kegiatan bersama, padahal pemerintah pusat memberlakukan pembatasan kegiatan mikro masyarakat (PPKM) mulai 6-19 April 2021.

Menurut Herman, pihaknya saat ini sedang mencari skema regulasi khusus untuk pelaksanaan PPKM.

Baca juga: Saya menyesal dan tidak akan bergabung dengan kelompok teroris mana pun di dunia

Padahal, regulasi PPKM yang telah diterapkan di Jawa dan Bali tidak akan sama dengan di Sumatera Selatan.

“Yang tidak sesuai budaya kita, tidak kita ambil. Kita ambil saja yang baik,” kata Herman kepada wartawan, Selasa (6/4/2021).

Herman menjelaskan, dalam melaksanakan PPKM prinsipnya dengan disiplin protokol kesehatan.

Beberapa di antaranya dengan menyesuaikan kapasitas dan menerapkan jarak.

Prinsipnya boleh, tapi tunggu aturan teknisnya. Sholat Ied diperbolehkan, sholat tarawih diperbolehkan, buka puasa bersama, yang penting proses pengerjaannya, ”kata Herman.

Baca juga: Saldo Nasabah Bank Tiba-Tiba Hilang, Begini Penjelasan BRI Cianjur

Dalam aturan mikro PPKM nanti, kata Herman, pihaknya akan membuat regulasi yang bisa berdampak positif bagi masyarakat.

Sesuai aturan, PPKM mikro dilaksanakan di tingkat RT / RW hingga kecamatan yang berstatus zona sebaran kasus Covid-19 tinggi.

“PPKM mikro ini saya buat, kita buat sesuai keinginan kita yang tidak mengganggu perekonomian,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Sumsel mulai menerapkan PPKM mikro setelah jumlah penyebaran dan kasus kematian akibat Covid-19 mengalami lonjakan.

Keputusan untuk menerapkan PPKM mikro di wilayah Sumatera Selatan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto yang berlaku efektif pada 6- 19 April 2021.

Epidemiologi Universitas Sriwijaya Iche Andriyani Liberty mengatakan, penerapan PPKM mikro di Sumsel kemungkinan akan meniru Jawa dan Bali, jika tidak ada perubahan regulasi.

Namun, saat ini mereka belum menerima aturan penyelenggaraan PPKM mikro.

“Jika tidak ada perubahan seperti PPKM yang sudah ada, maka pembatasan akan mulai diberlakukan per zona, tergantung kondisi distribusi kasus yang tinggi,” kata Iche saat dihubungi, Selasa.

Source