Gibran Terseret Kasus Korupsi Bansos, PDIP: No Comment

Jakarta, IDN Times – Putra tertua Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Gibran Rakabuming Raka, terlibat skandal korupsi bantuan sosial (bansos). Dalam laporan investigasi Majalah Tempo, Gibran disebut-sebut telah merekomendasikan PT Sritex untuk pengadaan kantong sembako bansos.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengaku belum mengetahui kabar tersebut.

“Belum (mendengar Gibran terlibat skandal bansos), dia masih di dapil mengevaluasi pilkada,” kata Hendrawan kepada IDN Times, Minggu (20/12/2020).

1. Hendrawan enggan menanggapi aliran dana bansos ke PDIP

Gibran Terseret Kasus Korupsi Bansos, PDIP: No Comment(Ilustrasi) Pejabat memberikan bantuan sosial dari Presiden kepada warga di Cibeunying Kidul, Bandung, Jawa Barat, Senin (4/5) (ANTARA FOTO / Raisan Al Farisi)

Hendrawan juga enggan mengomentari kabar dana hasil korupsi bansos yang diduga ke Menteri Sosial Juliari Batubara mengalir ke PDIP untuk memenangkan Pilkada 2020.

Tidak ada komentar, ”Kata Hendrawan singkat.

Baca juga: Gibran mengaku berhasil meraih 85 persen suara di Pilkada Solo

Lanjutkan membaca artikel di bawah ini

pilihan Editor

2. PKS meminta kasus skandal bantuan sosial diusut tuntas

Gibran Terseret Kasus Korupsi Bansos, PDIP: No CommentIDN Times / Irfan Fathurohman

Sementara itu, Mardani Ali Sera, anggota DPR dari Fraksi PKS, meminta KPK mengusut tuntas skandal Bansos hingga ke atas. Ia mengatakan, semua fakta harus diungkapkan, termasuk semua pihak yang memiliki bukti keterlibatan yang harus diperiksa dan diusut.

“Dorong KPK untuk benar-benar membongkar semua yang terlibat. Undang-undang itu harus fair up and down,” kata Mardani kepada IDN Times.

3. Menteri Sosial diduga melakukan korupsi bantuan sosial

Gibran Terseret Kasus Korupsi Bansos, PDIP: No CommentMenteri Sosial Juliari P Batubara tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap terkait pemberian bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. ANTARA FOTO / Hafidz Mubarak A / pras.

Sebelumnya, KPK menetapkan Menteri Sosial yang tidak aktif, Juliari Peter Batubara, sebagai tersangka penerima suap dalam kasus dugaan korupsi program bantuan sosial COVID-19. Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima suap sebesar Rp. 17 miliar. Jumlah tersebut merupakan biaya untuk setiap paket sembako sebesar Rp 10.000.

Baca Juga: Orang Berteriak Perlu Makan, Dana Bansos Bahkan Diembat

Source