Disebut Rekomendasi Gibran dalam Proyek Bansos, Ini Kata Sritex (SRIL)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) menyatakan kontribusi perseroan dalam program bantuan sosial (bansos) berupa sembako tidak berasal dari rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming.

Salah satu pemberitaan media nasional, Sritex diduga mendapat rekomendasi khusus dari putra Presiden Joko Widodo. Namun, pihak perusahaan menyatakan keikutsertaan dalam program tersebut diawali dengan pertemuan antara Kementerian Sosial (Kemensos) dengan pihak perusahaan.

“Sritex punya pesanan goodie bag bantuan sosial setelahpendekatan oleh Kementerian Sosial. Saat itu kami diberitahu bahwa kebutuhannya mendesak mendesak, “kata Joy Citradewi, Kepala Komunikasi Perusahaan Sritex Bisnis, Minggu (20/12/2020).

Joy menambahkan, Kementerian Sosial kemudian melakukan pemesanan dalam jumlah besar sekitar 1 bulan setelah pandemi. Meski begitu, dia belum bisa menggambarkan jumlah pesanan atau nilai kontrak yang diterima pihaknya dengan pemerintah. Pasalnya, kontrak antara Kementerian Sosial dan Sritex memiliki pasal kerahasiaan.

Sementara itu, itu diberitakan Solopos, pesanan tas oleh Kementerian Sosial melibatkan 30.000 pekerja. Sedangkan total jumlah kantong sederhana yang dikontrak Kementerian Sosial dan Sritex sebanyak 1,9 juta unit.

Untuk menyelesaikan pesanan ini, Sritex melibatkan 30 mitra yang tersebar di wilayah Solo Raya untuk menyelesaikan pesanan tersebut.

Proyek bansos ini menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya sebagai penerima dan pemberi suap terkait program bansos penanganan virus corona (Covid-19).

Empat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah para pejabat yang membuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian IM dan Harry Sidabuke sebagai pihak swasta.

Sebagai penerima, Juliari, Adi, dan Matheus dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1). KUHP ke-1.

Sedangkan sebagai pemberi, Ardian dan Harry diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konten Premium

Masuk / Daftar

Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, bantu donasi sekarang! Klik di sini untuk lebih jelasnya.

Source