Dipadati Perwakilan Rakyat Memprotes ‘Keistimewaan’ Freeport

Jakarta, CNBC Indonesia – Pembangunan smelter yang dilakukan PT Freeport masih jauh dari target. Pembaruan terakhir, kemajuannya hanya sekitar 6% dari target 10,5%.

Pembangunan smelter merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan rekomendasi ekspor. Namun, Freeport tetap mendapat rekomendasi persetujuan ekspor konsentrat tembaga dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meski tidak mencapai target.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan anggota Komisi VII DPR. Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM kemarin, Senin (22/3/2021) banyak yang mempertanyakan hal tersebut.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Nasir, menuding rencana PT Freeport Indonesia membangun smelter baru hanya bohong belaka. Karena sering berpindah-pindah lokasi, namun hingga saat ini belum selesai.

Nasir mengatakan, pembangunan smelter Freeport yang semula di Papua belum selesai. Saat pindah ke Gresik, smelter juga belum selesai.

Kini Freeport juga dikabarkan akan membangun smelter tembaga baru di Teluk Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, bersama investor lainnya. Nasir juga menilai rencana pembangunan smelter itu bohong.

“Sekarang ke Halmahera lagi, nanti hantu Halmahera datang, bohong semua perjanjian,” ujarnya, Senin (22/3/2021).

Nasir juga mempertanyakan mengapa Freeport dibedakan dari yang lain. Pasalnya, izin ekspor Freeport masih diberikan, sedangkan smelter belum rampung.

“Semua perusahaan harus bangun smelter, lalu ekspor, tapi Freeport tidak punya (smelter baru), izin ekspor tetap keluar, mana yang salah dan benar, bagaimana pandangan masyarakat tentang apa yang terjadi,” tanya Nasir.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota lainnya, Falah Amru. Dia mengaku memahami dampak pandemi Covid-19 akan menghambat pembangunan smelter.

Namun, kabar kerja sama Freeport dengan perusahaan asal China, Tsingshan Group, untuk membangun smelter baru di Teluk Weda, menurut dia, akan berdampak pada pembangunan smelter yang akan terus merosot. Bahkan hingga dua tahun dari rencana semula pada 2023.

“Nanti jadi dua tahun, lama sekali,” ujarnya.

Dia mempertanyakan apakah akan dilakukan relokasi smelter Freeport ke Halmahera atau tetap di Gresik dengan segala fasilitasnya.

“Ini semua harus melihat kepentingan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Halaman 2 >>>

Source