Digugat Mantan Pegawai, Bata Langsung Mengatakan Ini

Jakarta

PT Sepatu Bata Tbk membuka pemungutan suara atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan keterangan resmi, permohonan PKPU No. 114 / PDT.SUS-PKPU / 2021 / PN.Niaga.Jkt.Pst itu diajukan oleh seorang mantan pegawai Bata.

Menurut emiten berkode saham BATA itu, berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta (PHI) tahun 2020 pemutusan hubungan kerja (PHK) telah disetujui oleh PHI, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

“Berdasarkan putusan PHI, perusahaan wajib membayar sejumlah uang pesangon dan seluruh kewajibannya telah dilunasi, yang dibuktikan dengan bukti pelimpahan pembayaran ke rekening mantan karyawan tersebut,” kata perseroan dalam pernyataan tertulis, dikutip Senin (22/3/2021). ).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh mantan pegawai Bata tidak berdasar dan seharusnya ditolak.

Perseroan memastikan hingga saat ini tetap berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Bata menambahkan, kepatuhan terhadap ketentuan hukum di Indonesia akan selalu menjadi perhatian dan komitmen perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menjaga kepercayaan konsumen.

Sebelumnya diberitakan, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas nama Agus Setiawan. Agus mengajukan gugatan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 9 Maret. Dia menunjuk Hasiholan Tytusano Parulian sebagai kuasa hukum.

“Menyatakan PEMOHON PKPU PT Sepatu Bata, Tbk dalam PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan dibacakan,” kata salah satu petitum yang dikutip laman PN SIPP di Jakarta Pusat, Rabu (10/3/2021). .

(mainan / hns)

Source