Denny Indrayana Menggalang Dana untuk Sengketa Pilkada, Kapolda Kalimantan Selatan: Jangan libatkan masyarakat

BANJARMASIN, KOMPAS.com – Gerakan penggalangan dana untuk perkara sengketa Pilkada Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh pasangan calon (paslon) Denny Indrayana-Difriadi Darjat sempat menyedot sorotan.

Kapolda Kalimantan Selatan Inspektur Jenderal Rikwanto menilai tindakan melibatkan masyarakat dalam penggalangan dana untuk sengketa pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidaklah bijak.

“Jangan libatkan masyarakat, biar masyarakat Banua tenang, karena yang terpilih adalah pilihan masyarakat Kalimantan Selatan,” kata Rikwanto dalam keterangan yang diterima, Minggu (20/12/2020).

Hal senada juga dikatakan Danrem 101 Brigjen Firmansyah. Menurut dia, rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kalsel sudah selesai.

Calon yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi, kata dia, sebaiknya tidak melibatkan masyarakat.

Baca juga: Suami Unggul di Pilkada, Istri Menang Pilkades, Begini Ceritanya …

Apalagi untuk menghimpun dana guna membiayai sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi.

“Mohon untuk mengumpulkan bukti data fakta yang ada. Mohon sengketa di Mahkamah Konstitusi, tapi banding kami dalam pelaksanaan sengketa karena tempatnya dilakukan di Jakarta, tidak lagi melibatkan masyarakat Kalimantan Selatan. Kewajiban masyarakat sudah dijalankan, mereka memiliki hak politik untuk memilih dan telah digunakan pada 9 Desember lalu, ”jelas Firmansyah.

Firmansyah juga mengingatkan para pendukung pasangan calon pemenang untuk tidak merayakan prestasi secara berlebihan.

Suporter diminta untuk terus mengingatkan para juara untuk menjalankan program dan visi misi yang telah dijalankan selama kampanye.

“Pasangan calon yang unggul jangan sombong jangan menjelek-jelekkan lawan. Mari kita anggap kita saudara. Selanjutnya bagaimana kita membangun sesuai visi dan misi yang disampaikan selama kampanye,” terangnya.

Tanggapan kubu Denny Indrayana-Difriadi

Koordinator Bidang Hukum pasangan Denny Indrayana-Difriadi Darjat, Jurkani menyayangkan pernyataan Kapolda Kalimantan Selatan dan Danrem 101 / Antasari terkait penggalangan dana tersebut.

Pernyataan Kapolda dan Danrem tampaknya tidak netral. Kapolres dan Kapolda tidak perlu menanggapi itu, ini ranah politik, ”kata Jurkani saat dikonfirmasi, Senin (21/12/2020).

Jurkani menambahkan, penggalangan dana yang dilakukan oleh Denny Indrayana-Difriadi Darjat sama sekali tidak melanggar hukum.

Baca juga: Siapkan Tim Hukum Gugatan di Mahkamah Konstitusi, Denny Indrayana: Ada Bambang Widjojanto …

Sebelum melakukan penggalangan dana, Jurkani dan tim kuasa hukum Denny-Difri sudah mencari potensi pelanggaran hukum saat penggalangan dana.

“Kita sudah bahas, tidak ada aturan hukum yang melarang. Jadi tidak melanggar hukum,” jelasnya.

Jurkani menjelaskan bahwa Rp. 5.000 donasi akan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan selama proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Penggalangan dana juga dilakukan atas kesediaan tim relawan dan masyarakat Kalimantan Selatan yang ingin memperjuangkan kemenangan Denny-Difri di Mahkamah Konstitusi.

“Yang memberikan donasi bukan hanya dari Kalsel saja, tapi ada juga yang di luar Kalsel. Sumbangan itu untuk transportasi, akomodasi dan untuk saksi ahli,” jelasnya.

Pasangan Denny-Difri akan mendaftarkan sengketa pilkada Kalimantan Selatan ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa (22/12/2020).

Baca juga: Denny Indrayana Kumpulkan Dana Biaya Perkara Gugatan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi

Sebelumnya, Denny Indrayana akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi setelah tertinggal dalam rekapitulasi perolehan suara pada rapat paripurna KPU Kalimantan Selatan, Jumat (17/12/2020).

Untuk membiayai sengketa Pilkada MK Kalimantan Selatan, Denny Indrayana membuka penggalangan dana bertajuk “Donasi Rp 5.000 Selamatkan Banua Kita”.

Source