Demokrat Bertanya-tanya Kapan Surat Klarifikasi Kudeta ke Jokowi Tanpa Balas

Jakarta

Istana Kepresidenan akhirnya angkat bicara soal surat klarifikasi dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kudeta pimpinan partai. Istana memilih untuk tidak menjawab, sebuah sikap yang mengejutkan Demokrat.

Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dia membenarkan bahwa surat itu dikirim petinggi Partai Demokrat. Surat ini ditandatangani langsung oleh AHY dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Presiden yang disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat,” kata Pratikno dalam keterangan pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Istana enggan menjawab surat klarifikasi AHY terkait isu kudeta Partai Demokrat. Istana berdalih ini murni urusan internal Partai Demokrat.

“Kami sudah terima suratnya, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena ini tentang dinamika internal partai, ini tentang internal DPR tanggal Partai Demokrat, yang semuanya sudah diatur di DPR. AD / ART, “kata Pratikno.

Presiden Joko Widodo (kanan) menerima kunjungan Panglima Komando Partai Demokrat (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/5/2019).  ANTARA FOTO / Wahyu Putro A / WSJ.Presiden Jokowi saat menerima AHY pada awal Mei 2019 (Foto: ANTARA FOTO / Wahyu Putro A)

Pernyataan Pratikno itu sependapat dengan pernyataan dari Partai Demokrat jika isu kudeta tidak hanya melibatkan internal partai. Namun, kata Partai Demokrat, masalah ini melibatkan pejabat tinggi di kalangan Jokowi, dalam hal ini Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang terseret ke dalam persoalan tersebut.

“Kalau hanya melibatkan internal partai, tentu jawaban Pak Pratikno benar, tapi ini melibatkan seseorang yang merupakan pejabat tinggi di lingkaran Presiden Jokowi,” kata Herman Khaeron, Ketua Umum Organisasi Kader dan Keanggotaan Partai Demokrat kepada wartawan. , Kamis (4/2).

Partai Demokrat bertanya-tanya, mengapa Istana enggan menanggapi surat AHY. Partai Demokrat masih meminta penjelasan dari Pratikno.

“Ataukah pernyataan Pak Pratik itu jawaban bahwa keterlibatan pejabat tinggi itu urusan pribadi. Saya kira masih perlu penjelasan dari Sekretaris Negara,” kata Herman.

Sementara itu, petinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng menegaskan, masalah ini bukan masalah internal biasa, melainkan melibatkan unsur kekuasaan.

“Ya, saya dengar Sekretaris Negara tidak akan menjawab itu karena itu masalah internal. Kalau kita pikir itu bukan masalah internal, kalau ada masalah internal ada mekanismenya, AD / ART sudah ada, kata Andi saat dihubungi terpisah.

Isu kudeta ketum Partai Demokrat semakin memanas ketika Moeldoko disebut-sebut sedang mengumpulkan kekuatan untuk menduduki kursi Ketua Umum. Dengarkan di halaman berikutnya …

Source